RADAR PALU – Penerapan sistem barcode dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menuai kritik. Kebijakan yang bertujuan menertibkan distribusi tersebut dinilai belum sepenuhnya berpihak pada nelayan kecil.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Selasa (7/4/2026). Anggota DPRD Parimo, Arjuna Yushar, menegaskan agar kebijakan tersebut tidak justru menyulitkan masyarakat nelayan.
“Mohon jangan dipersulit,” tegasnya.
Baca Juga: Sinergi PKK dan Bunda PAUD Ditekankan, Pemkab Parimo Targetkan Generasi Emas
Menurutnya, implementasi sistem barcode masih menyisakan berbagai kendala di lapangan. Nelayan tradisional dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi sistem berbasis digital, baik dari sisi pemahaman maupun akses teknologi.
Ia mengingatkan, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi jika tidak disertai solusi konkret di lapangan.
“Jangan sampai nelayan kecil yang justru paling membutuhkan malah kesulitan mendapatkan BBM,” ujarnya.
Baca Juga: PPK–PPTK Proyek Perpustakaan Parimo Diperiksa Polisi
Keluhan serupa disampaikan nelayan. Mahmud (47), nelayan tradisional di Parigi Moutong, mengaku kebijakan tersebut justru menambah beban dalam aktivitas melaut.
“Kami ini nelayan kecil. Mau melaut saja sudah susah, sekarang harus urus barcode lagi. Kami tidak semua paham,” katanya, Sabtu (11/4/2026).
Ia menjelaskan, tanpa barcode, nelayan tidak dapat membeli BBM di jalur resmi. Kondisi itu memaksa sebagian nelayan membeli BBM dari pengecer dengan harga lebih tinggi.
Baca Juga: HUT Parimo ke-24, Gubernur Target Kemiskinan Turun
“Kalau tidak ada barcode, kami tidak dilayani. Terpaksa beli di luar, harganya mahal,” ungkapnya.
Menurut Mahmud, kondisi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya biaya operasional, sementara hasil tangkapan tidak selalu mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Situasi ini pun dikhawatirkan berdampak pada aktivitas melaut nelayan secara keseluruhan. Jika akses BBM semakin sulit, intensitas melaut berpotensi menurun, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pasokan ikan di pasar.
Karena itu, pemerintah daerah bersama pihak terkait didorong untuk segera melakukan evaluasi. Penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, serta pendampingan kepada nelayan dinilai menjadi langkah penting agar kebijakan dapat berjalan efektif.
“Kebijakan ini harus tepat sasaran, tetapi juga harus memudahkan,” tegas Yushar.
Nelayan berharap ada solusi yang lebih berpihak agar mereka tetap bisa bekerja tanpa hambatan administratif.
Baca Juga: Lampu Jalan Gelap Disorot di Paripurna, DPRD Parimo Tagih Janji Pemkab
“Kami hanya ingin dipermudah supaya bisa tetap melaut,” pungkas Mahmud.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin