Krisis PT GNI jadi ujian nyata komitmen kedaulatan ekonomi pemerintah sekaligus nasib ribuan buruh di Sulawesi Tengah.RADAR PALU — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menghantam ribuan pekerja di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) memicu desakan kuat kepada pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah strategis.
Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, meminta pemerintah melalui BPI Danantara dan BUMN sektor pertambangan agar mempertimbangkan akuisisi terhadap PT GNI.
Menurutnya, kondisi ini tidak sekadar persoalan korporasi, melainkan menyangkut kepentingan nasional yang lebih luas.
Baca Juga: GNI dan Arogansi Industrial: Ketika Keringat Rakyat Dianggap Sampah di Atas Tanah Sendiri
Safri menegaskan, kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam situasi krisis industri strategis, terutama untuk memastikan perlindungan terhadap para pekerja yang terdampak.
“Negara tidak boleh hanya menjadi penonton. Ini momentum untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dan menyelamatkan industri strategis,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Ia menekankan bahwa langkah penyelamatan harus memprioritaskan nasib buruh, bukan semata menjaga keberlangsungan perusahaan. Hak-hak pekerja, kata dia, wajib menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Baca Juga: PHK Massal PT GNI Disorot DPRD Sulteng, Safri Desak Gubernur Segera Bertindak
Lebih jauh, Safri menilai persoalan yang menimpa PT GNI menjadi alarm serius terkait ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing di sektor sumber daya alam, khususnya nikel.
Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepemilikan industri tersebut.
Safri juga mengaitkan situasi ini dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto mengenai kedaulatan ekonomi.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Anwar Hafid Apresiasi Pertumbuhan Morut, Peran PT GNI Cukup Besar
Menurutnya, krisis GNI menjadi ujian konkret bagi pemerintah dalam merealisasikan janji tersebut.
“Ini bukan sekadar retorika. Pemerintah harus membuktikan bahwa kedaulatan ekonomi benar-benar dijalankan,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti dominasi asing dalam pengelolaan nikel nasional, sebagaimana pernah diungkapkan oleh Jusuf Kalla.
Baca Juga: Bupati dan Ketua DPRD Morut Minta Manajemen Baru GNI Tidak Ada PHK
Indonesia, yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, dinilai belum sepenuhnya menikmati manfaat optimal dari sumber daya tersebut.
Safri menegaskan, kegagalan pemerintah dalam merespons cepat krisis ini berpotensi menimbulkan dampak lebih luas, tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga terhadap posisi Indonesia dalam mengelola kekayaan alamnya.
“Ini soal harga diri bangsa dan langkah strategis untuk merebut kembali kontrol atas sumber daya alam nasional,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Morut Janji Undang GNI, Terkait Tumpahan Oli di Pantai Tokananaka
Desakan akuisisi PT GNI pun kini menjadi sorotan sebagai salah satu opsi untuk menyelamatkan industri sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. ***
Editor : Talib