RADAR PALU – Fungsi ambulans desa sebagai penyelamat nyawa kini dipertanyakan. Di sejumlah desa di Kabupaten Parigi Moutong, fasilitas darurat itu diduga justru kerap digunakan di luar kepentingan medis, bahkan disebut-sebut lebih sering melayani urusan non-darurat.
Ironisnya, di saat warga membutuhkan penanganan cepat, ambulans justru tidak selalu tersedia. Kondisi ini memicu keresahan yang meluas, terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari fasilitas kesehatan.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, fenomena ini bukan kasus tunggal.
Baca Juga: Revolusi Kerja ASN Parimo: WFA-WFH Resmi Jalan, Kinerja Jadi Tolok Ukur
“Bukan cuma di satu desa. Banyak yang mengeluh. Kadang saat darurat, ambulans tidak ada,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).
Dugaan yang beredar di masyarakat bahkan lebih jauh. Ambulans disebut kerap digunakan untuk kepentingan tertentu di luar fungsi utamanya. Namun, tak ada yang berani bicara terbuka.
Bukan tanpa alasan.
Warga mengaku berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi, mereka merasa dirugikan. Di sisi lain, ada ketakutan nyata jika bersuara.
Baca Juga: BPBD Parimo Petakan Risiko, Siaga Dini Hadapi El Nino 2026
“Kalau melapor, kami takut nanti berdampak ke bantuan atau urusan di desa,” ungkap warga lainnya.
Situasi ini menggambarkan tekanan sosial yang tidak kasat mata, tetapi sangat dirasakan. Fasilitas publik yang seharusnya menjadi hak bersama justru berada dalam bayang-bayang kekuasaan lokal.
Disisi lain masyarakat menilai, persoalan ini bukan sekadar soal ambulans, melainkan menyangkut tata kelola dan akuntabilitas penggunaan aset desa.
Jika benar terjadi, maka ini berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan fasilitas publik yang merugikan masyarakat luas.
Minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan disebut menjadi celah utama terjadinya praktik semacam ini. Sementara warga, yang seharusnya menjadi pihak paling diuntungkan, justru memilih diam demi menjaga “keamanan” mereka sendiri.
Desakan agar pemerintah daerah turun tangan pun mulai menguat. Audit penggunaan ambulans desa serta penguatan sistem pengawasan dinilai mendesak dilakukan.
Baca Juga: Parimo Gelar Pra Musrenbang Stunting 2026, Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa maupun instansi terkait. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan. (Cr5)
Editor : Muchsin Siradjudin