RADAR PALU - Program BSPS Sulawesi Tengah tahun 2026 mulai dipercepat. BP3KP Sulawesi II resmi menandatangani kerja sama dengan bank penyalur untuk memperkuat pembiayaan bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN (BP3KP) Sulawesi II resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Bank Penyalur Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026.
Penandatanganan dilakukan pada 12 Maret 2026 bersama Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia Cabang Palu.
Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi BP3KP Sulawesi II, @bp3kp_sulawesi2.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan Program BSPS Sulawesi Tengah agar bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat tersalurkan lebih efektif.
Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan serta mempercepat proses pencairan bantuan kepada masyarakat penerima.
Selain itu, kemitraan dengan perbankan diharapkan memberi dampak lebih luas bagi pembangunan perumahan di daerah.
Sebelumnya, Gubernur Anwar Hafid juga telah bertemu dengan Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas penguatan program pengentasan kemiskinan melalui pembangunan perumahan di Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan itu, Anwar Hafid menyatakan dukungannya terhadap konsep penanganan kemiskinan yang dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif.
Menurutnya, pendekatan tersebut lebih efektif dibandingkan program yang berjalan secara parsial.
“Program pengentasan kemiskinan ini harus dituntaskan. Pak Menteri menerapkan konsep kolaborasi dan integrasi yang sangat tepat,” kata Anwar Hafid.
Pada tahun 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian PKP menyiapkan sejumlah program bantuan perumahan untuk Sulawesi Tengah.
Salah satunya adalah pembangunan 1.300 unit rumah melalui Program BSPS Sulawesi Tengah.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penanganan satu kawasan permukiman kumuh.
Program tersebut tidak hanya fokus pada pembangunan rumah, tetapi juga dilakukan secara terpadu dengan berbagai intervensi lain.
Mulai dari penataan lingkungan, dukungan pembiayaan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga keterlibatan pengembang perumahan.
Anwar Hafid menilai konsep pembangunan kawasan terpadu akan memberi dampak luas bagi masyarakat.
Perubahan yang terjadi tidak hanya terlihat pada kondisi rumah, tetapi juga pada kesejahteraan warga.
“Kalau konsep baru ini diterapkan, kita akan melihat wajah kawasan yang benar-benar berubah. Ada penataan kawasan kumuh, perbaikan rumah, akses pembiayaan usaha, sampai lingkungan yang lebih baik,” ujarnya.
Program tersebut menyasar masyarakat dalam kelompok ekonomi paling rentan yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4 dalam basis data kesejahteraan sosial.
Menurut Anwar Hafid, pendekatan terpadu dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan secara lebih berkelanjutan.
“Jadi bukan hanya perumahannya yang dibangun. Ekonominya bergerak, lingkungannya bagus, dan dampaknya juga akan terasa pada pendidikan serta kesehatan masyarakat,” katanya.
Di akhir pertemuan, ia juga mengundang Menteri PKP untuk berkunjung langsung ke Sulawesi Tengah guna melihat implementasi program tersebut di lapangan.
“Insya Allah kami menunggu Pak Menteri di Sulawesi Tengah,” pungkasnya.***
Editor : Muhammad Awaludin