RADAR PALU – Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di industri kelapa sawit Sulawesi Tengah (Sulteng) ditegaskan sebagai komitmen bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan para pekerja.
Komitmen ini diperkuat melalui Lokakarya Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sulawesi dan Pertemuan Pemangku Kepentingan dalam rangka Mewujudkan Sawit Indonesia Ramah Pekerja Perempuan yang digelar di Hotel Santika Palu, Rabu (11/2).
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulteng, Firdaus Abdul Karim, membacakan sambutan Gubernur Sulteng sekaligus membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pekerja perempuan memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
“Dalam konteks inilah, peran pekerja perempuan menjadi sangat penting dan tidak terpisahkan dari rantai produksi industri kelapa sawit,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulteng memberikan dukungan penuh kepada dunia usaha yang berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah bagi pekerja perempuan, termasuk dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pencegahan diskriminasi, serta pemenuhan hak normatif pekerja.
Menurutnya, pertemuan pemangku kepentingan dan lokakarya tersebut menjadi forum strategis untuk berdiskusi, bertukar gagasan, sekaligus merumuskan rekomendasi konkret guna memperkuat perlindungan pekerja perempuan di sektor perkebunan sawit.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sulawesi, Dony Yoga Perdana, mengungkapkan masih adanya sejumlah tantangan yang dihadapi pekerja perempuan di lapangan.
Tantangan tersebut meliputi beban kerja yang berat, paparan bahan kimia, ketidaksetaraan upah, status kerja tidak tetap, hingga keterbatasan akses terhadap jaminan sosial dan layanan kesehatan.
gBaca Juga: GAPKI dan POLRI Berkomitmen Menjaga Keamanan dan Kepastian Hukum Industri Kelapa Sawit Indonesia
Selain itu, kasus kekerasan dan pelecehan di tempat kerja juga dinilai masih menjadi persoalan serius yang kerap tidak terlaporkan.
Berdasarkan data GAPKI, sekitar 10,68 persen tenaga kerja di industri kelapa sawit di Pulau Sulawesi merupakan perempuan. Angka tersebut menunjukkan kontribusi signifikan perempuan dalam mata rantai produksi sawit.
Sebagai bentuk komitmen, GAPKI telah meluncurkan Panduan Praktis Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit sejak 2021. Panduan ini terus disosialisasikan kepada perusahaan anggota sebagai rujukan dalam menjalankan praktik usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Baca Juga: GAPKI: Penjarahan Kelapa Sawit Di Sulawesi Kian Meresahkan
Melalui lokakarya ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas perlindungan pekerja perempuan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat citra sawit Indonesia di tingkat nasional maupun global.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Rinaldi Umar, Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI Sumarjono Saragih, Ketua DPW APKASINDO Sulawesi Tengah Siswanto, Ketua APINDO Sulawesi Tengah Wijaya Chandra, perangkat daerah, perusahaan sawit, serikat pekerja, pekerja perempuan, mahasiswa, serta mitra terkait. ***