Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi A DPRD Palu Genjot Evaluasi APBD 2026, Minta OPD Optimalkan Kinerja Semester II

A
Penulis: Annisa Wibdy❯
Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Irsan Satriya, memimpin rapat evaluasi realisasi APBD Semester I Tahun Anggaran 2026 bersama OPD mitra di Ruang Komisi A DPRD Kota Palu. FOTO: Annisa Nurul Wibdy/Radar Palu
Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Irsan Satriya, memimpin rapat evaluasi realisasi APBD Semester I Tahun Anggaran 2026 bersama OPD mitra di Ruang Komisi A DPRD Kota Palu. FOTO: Annisa Nurul Wibdy/Radar Palu

Advertisement

 

RADAR PALU – Komisi A DPRD Kota Palu menggenjot pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dengan menggelar rapat kerja evaluasi realisasi anggaran semester pertama bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, Rabu (22/7/2026).

Evaluasi tersebut diikuti Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Kota Palu, Inspektorat Kota Palu, serta jajaran kecamatan. Rapat berlangsung di Ruang Komisi A DPRD Kota Palu, Jalan Moh. Hatta.

Advertisement

Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Irsan Satriya, mengatakan evaluasi difokuskan pada capaian realisasi anggaran selama Januari hingga Juni 2026 atau triwulan I dan II.

Menurutnya, DPRD ingin memastikan seluruh program yang telah dianggarkan benar-benar berjalan sesuai target dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Advertisement

"Hari ini Komisi A melaksanakan rapat kerja dengan mitra komisi terkait realisasi semester pertama atau triwulan I dan II. Yang dibahas adalah realisasi anggaran APBD Tahun 2026," ujar Irsan.

Selain mengevaluasi besaran serapan anggaran, Komisi A juga meminta penjelasan dari masing-masing OPD mengenai perkembangan pelaksanaan program dan hambatan yang dihadapi selama enam bulan pertama.

Hasil evaluasi menunjukkan tidak terdapat kendala yang bersifat signifikan dalam pelaksanaan program maupun penyerapan anggaran pada OPD mitra Komisi A.

"Pembahasan lebih difokuskan pada realisasi anggaran APBD semester pertama dan kendala-kendala pelaksanaan program," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Ucu Susanto, menjelaskan OPD yang dievaluasi merupakan mitra kerja Komisi A yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, politik, sosial, dan kesehatan.

Advertisement

Artikel Terkait

Tiga Fokus Evaluasi APBD 2026 DPRD Palu: Serapan Anggaran, Prognosis hingga Kendala OPD

Tiga Fokus Evaluasi APBD 2026 DPRD Palu: Serapan Anggaran, Prognosis hingga Kendala OPD

DPRD Kota Palu memfokuskan evaluasi APBD 2026 pada serapan anggaran, prognosis APBD, dan kendala pelaksanaan program OPD.

Pansus DPRD Kota Palu Soroti Retribusi OPD Tak Capai Target, Minta Evaluasi Potensi PAD

Pansus DPRD Kota Palu Soroti Retribusi OPD Tak Capai Target, Minta Evaluasi Potensi PAD

Pansus DPRD Kota Palu menyoroti rendahnya realisasi retribusi sejumlah OPD dan meminta target PAD disesuaikan dengan potensi.

APBD 2025 Kota Palu Mulai Dibahas DPRD, Pendapatan Terealisasi Rp1,705 Triliun

APBD 2025 Kota Palu Mulai Dibahas DPRD, Pendapatan Terealisasi Rp1,705 Triliun

DPRD Kota Palu mulai membahas pertanggungjawaban APBD 2025. Pendapatan terealisasi Rp1,705 triliun dengan SiLPA Rp54,43 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer