RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) menegaskan komitmennya menuju Zero ODOL (Over Dimension and Over Loading) melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, pelaku industri pertambangan, dan pihak logistik.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bappelitbangda Morut, Jumat (7/11/2025), ini secara resmi dibuka oleh Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, dengan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, BPJN, Kepolisian, serta perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Morowali Utara.
Menurut Bupati, kehadiran semua unsur ini menunjukkan keseriusan bersama dalam mewujudkan keselamatan transportasi dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan.
Bupati menegaskan bahwa kebijakan Zero ODOL bertujuan menjaga keselamatan pengguna jalan, kelancaran arus logistik, serta memperpanjang usia infrastruktur jalan.
Setiap ruas jalan memiliki kelas dan batas daya dukung yang telah ditetapkan. Kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih mempercepat kerusakan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menyebabkan kemacetan.
Bupati meminta pelaku usaha pertambangan untuk menyesuaikan tata kelola armada angkutan agar sejalan dengan regulasi tanpa mengganggu kelancaran produksi.
"Keberhasilan penerapan Zero ODOL membutuhkan kesadaran, disiplin, dan kerja sama dari seluruh pelaku industri," ujar Delis.
Bupati menjelaskan bahwa Morut bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan. Penurunan produksi ore nikel berdampak langsung pada pendapatan daerah.
Karena itu, penerapan Zero ODOL harus dilakukan secara proporsional, sehingga keselamatan jalan tetap terjaga tanpa menghambat keberlanjutan produksi tambang.
Bupati juga menyoroti banyaknya kendaraan tambang yang beroperasi di Morut namun membayar pajak di daerah lain.
"Hal ini merugikan daerah karena jalan rusak di Morowali Utara, tetapi pendapatan pajaknya diterima daerah lain," katanya.
Bupati lantas meminta perusahaan mewajibkan mutasi domisili kendaraan sebagai syarat kerja sama dengan penyedia angkutan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pendapatan daerah untuk perbaikan jalan dan fasilitas publik.
Bupati mengingatkan seluruh panitia dan instansi teknis agar memberikan pelayanan terbaik kepada tamu dan narasumber dari luar daerah. Reputasi baik Morowali Utara sangat penting untuk menjaga kepercayaan pusat dan calon investor.
"Nama baik itu penting. Walaupun harus sedikit berkorban, yang penting kesannya baik," tegas Delis.
Perwakilan BPJN Sulteng, Bambang S. Razak, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari program nasional Indonesia Zero ODOL 2027. Tahapan sosialisasi dilakukan di enam titik, mencakup jembatan timbang di Palu, Poso, Parigi Moutong, serta kawasan tambang di Morowali dan Morowali Utara.
Razak menyebut kendaraan ODOL memberi dampak kerusakan jalan, risiko keselamatan, hingga ketimpangan ekonomi.
"Mereka profit, kita menjerit," ujar Razak.
Kegiatan ini menjadi forum dialog untuk menyamakan persepsi antar pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha agar penerapan Zero ODOL dapat berjalan efektif mulai 1 Januari 2027.(ham)
Editor : Muchsin Siradjudin