RADAR PALU - Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah (Sulteng), mempercepat perbaikan jalan nasional dan jalan daerah yang rusak parah, terutama di kawasan tambang. Keinginan itu disampaikan saat berkunjung ke Kantor BPJN Sulteng di Kpota Palu, Senin (06/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Bupati Delis didampingi Anggota DPD RI Febriyanthi Hongkiriwang dan Kepala Dinas PUPR Morut Destuber Mato’ori.
Sementara dari pihak BPJN hadir Kepala BPJN Sulteng Bambang S. Razak bersama Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) Mirayanti dan sejumlah staf.
Bupati Delis menegaskan, kondisi jalan nasional dan daerah di sekitar lingkar tambang Morut semakin rusak dan menghambat aktivitas masyarakat. Ia berharap BPJN Sulteng memperjuangkan aspirasi masyarakat agar perbaikan segera dilakukan.
"Banyak ruas jalan rusak akibat aktivitas pertambangan, sementara kewenangan pengawasan perusahaan tambang ada di pemerintah pusat dan gubernur," tegas Delis.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melaporkan kondisi infrastruktur jalan nasional di Morut kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta.
Menurutnya, ketimpangan antara besarnya kontribusi Morut terhadap pendapatan daerah dan buruknya infrastruktur jalan nasional harus segera diatasi.
"Morowali Utara menjadi penyumbang pendapatan terbesar kedua di Sulawesi Tengah setelah Morowali. Namun, kondisi jalan di kawasan industri tambang sangat memprihatinkan, terutama di Kecamatan Petasia Timur," ujar Delis.
Ia menambahkan, pemotongan dana transfer dari pusat sebesar Rp300 miliar turut memengaruhi kemampuan daerah dalam memperbaiki infrastruktur.
Karena itu, Bupati mengajak semua pihak berkolaborasi untuk meyakinkan pusat agar segera mengambil langkah nyata.
Anggota DPD RI Febriyanthi Hongkiriwang mendukung langkah Bupati Morut. Ia menyebut telah menyampaikan kondisi jalan nasional Morut dalam forum resmi bersama pihak eksekutif pusat.
Sebagai anggota Komite II DPD RI yang membidangi pekerjaan umum dan perhubungan, Febriyanthi menyoroti ketimpangan pembangunan di daerah penghasil tambang.
"Kita harus bersinergi antara pemerintah daerah, BPJN, dan gubernur untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Morut," tegasnya.
Sementara Kepala BPJN Sulteng mengakui kerusakan panjang jalan nasional di wilayah tambang Morut dan Morowali.
BPJN, kata Bambang, telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan tambang untuk ikut memperbaiki ruas jalan nasional yang dilalui armada mereka.
Kerja sama itu tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Rekonstruksi Jalan melalui Kemitraan dengan Pelaku Usaha (KSPU) di bawah BPJN Sulteng.
Namun, ia menambahkan, masih banyak perusahaan tambang belum merespons ajakan tersebut.
"Beberapa perusahaan masih menunggu arahan dari manajemen pusat sebelum ikut berkontribusi," sebut Bambang. (ham)
Editor : Muchsin Siradjudin