RADAR PALU– Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengumumkan target ambisius menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp2,5 triliun dalam APBD Perubahan 2025. Angka ini melonjak Rp400 miliar dari sebelumnya Rp2,1 triliun.
Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Wilayah Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Sulteng di Hotel Aston, Minggu (10/8).
“Kita terus gali potensi PAD, baik dari pajak daerah, retribusi, hingga peluang investasi,” tegas Anwar.
Untuk pajak air permukaan, Pemprov Sulteng sudah menetapkan Pergub Nomor 15 Tahun 2025 yang menaikkan nilai perolehan air permukaan bagi industri dan pertambangan. Anwar menilai langkah ini akan signifikan menambah pemasukan daerah.
Di sisi lain, pajak bahan bakar kendaraan bermotor juga diincar. “Kita ingin meniru Kalimantan Timur yang menjadikan pajak ini penyumbang terbesar PAD,” ujarnya.
Anwar juga menyoroti minimnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor nikel. Meski Sulteng menyumbang devisa negara hingga Rp571 triliun per tahun, DBH yang diterima hanya sekitar Rp220 miliar. Bahkan, DBH 2023–2024 senilai hampir Rp500 miliar belum disalurkan Kemenkeu.
“DBH nikel masih jauh dari harapan. Kita harap pemerintah pusat lebih berpihak ke daerah penghasil,” tegasnya.
Selain pajak, Anwar mengungkap sektor unggulan yang siap menarik investasi:
- Perkebunan: Ekspor kelapa dan durian langsung ke Tiongkok melalui Pelabuhan Pantoloan.
- Pertanian: Program cetak sawah baru 10 ribu hektare untuk kedaulatan pangan.
-Perikanan: Potensi empat wilayah pengelolaan perikanan plus tambak udang di Donggala dan Banggai.
Di bidang infrastruktur, ia menargetkan pembangunan jalan strategis seperti Tambu–Kasimbar untuk jalur arteri logistik dari Indonesia Timur menuju IKN. Ada pula jalur alternatif untuk mengatasi hambatan di Kebun Kopi dan menghubungkan daerah seperti Sausu–Palolo serta Siniu–Pantoloan.
Ketua Umum IKA PMII Fathan Subchi mengapresiasi langkah-langkah tersebut dan menegaskan BPK RI akan mengkaji aturan pusat terkait hak-hak daerah penghasil tambang.
“Problem ini bukan hanya Sulteng, tapi hampir seluruh Indonesia Timur. Kita harus dorong perbaikan,” ujarnya.
Muswil IKA PMII Sulteng ini juga diisi pelantikan pengurus cabang IKA PMII Kota Palu dan Kabupaten Donggala periode 2025–2030.***
Editor : Muhammad Awaludin