RADAR PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antarlevel pemerintahan, khususnya dalam optimalisasi sektor pendidikan dan pajak daerah.
Hal itu ditegaskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Sulteng 2025–2029 di Gedung Wanita Bidarawasia, Palu, Senin (30/6).
“Program pendidikan dan kesehatan provinsi sudah cover penuh. Kalau masih ada program serupa di kabupaten/kota, alihkan ke yang lain,” ujarnya di hadapan bupati, wali kota, dan stakeholder.
Gubernur minta agar seluruh kepala daerah menyelaraskan BERANI Cerdas dengan kebijakan pendidikan gratis di daerah. Pemprov kini membiayai penuh sekolah menengah dan beasiswa kuliah bagi anak kurang mampu atau berprestasi.
Hal serupa ia tekankan pada BERANI Sehat, yang membiayai pengobatan warga tidak mampu termasuk penderita kanker dan korban kekerasan seperti pembusuran.
Namun, sorotan tak kalah tajam diarahkan ke potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur telah merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pajak air permukaan agar tarif yang dipakai maksimal. Ia juga mengingatkan soal pajak kendaraan dan bahan bakar perusahaan.
“Plat-plat luar harus segera ganti ke plat DN,” tegas Anwar, sambil meminta kepala daerah membantu inventarisasi wajib pajak di wilayah masing-masing.
Hasil dari penarikan pajak tersebut akan dibagihasilkan ke kabupaten/kota, menjadi sumber pembangunan daerah.***
Editor : Muhammad Awaludin