"Orang Miskin Tidak Bicara" , Berada Diantara Data Valid, dan Kepekaan
Oleh: Hasanuddin Atjo *)
MUSRENBANG RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 dihelat di Hotel De Syah Palu, dibuka Gubernur Anwar Hafid 27/4/2026.
Hadir dalam agenda tersebut sejumlah anggota DPRD dan DPD Dapil Sulawesi Tengah, Forkompinda, Bupati-Walikota, OPD Provinsi, Kab./Kota), dan tamu undagan.
Jumlah orang miskin jadi salah satu sorotan. Data BPS 2026 menunjukkan Penduduk Miskin Maret 2026 sebesar 10,52 persen. Angka ini hanya turun sebesar 0,40% dibandingkan periode Maret 2025.
Baca Juga: Transformasi Posyandu di Sigi: Dari Layanan Kesehatan Jadi Garda Depan Lawan Stunting dan Kemiskinan
Berdasarkan jumlah, sekitar 345,38 ribu orang, hanya berkurang sekitar 10,81 ribu jiwa dari periode sebelumnya, dengan kesenjangan wilayah
di Perkotaan sebesar 6,40 persen, dan Perdesaan 12,66 persen.
Seorang dikatakan miskin di Sulawesi Tengah tahun 2026 apabila daya beli terhadap makanan dan minuman/bulan/kapita berada dibawah angka Rp664.691 dan disebut garis kemiskinan.
Garis ini akan dinamis, sangat dipengaruhi angka inflasi yang diukur setiap bulan. Inflasi meningkat maka dipastikan garis kemiskinan meningkat. Karenanya inflasi menjadi salah satu variabel prioritas dijaga.
Satu tantangan datang dari Gubernur Anwar Hafid bahwa Pemerintah Provinsi Sulteng berkeinginan menurunkan kemiskinan pada akhir 2029 sebesar 4 - 5 persen. "Rasa malu" melatari keinginan ini, karena negeri kaya arang miskinnya banyak. Bahkan di atas angka Nasional.
Target ini tentu tidak mudah. Membutuhkan persamaan persepsi dengan Kab. dan Kota. Baik executive maupun legislative. Provinsi tidak bisa lagi bekerja sendiri. Karena itu filosofi " Kereta Kuda" menjadi prinsip dalam perencanaan dan implementasi.
Komitmen menurukan angka itu harus dibangun dengan data yang sama. Kepekaan jadi kritikal poin yang perlu dikedepankan. Inilah yang jadi soal selama ini. Ditambah lagi kondisi fiskal yang menurun.
