RADAR PALU - Rencana perjalanan luar negeri bagi opd bksd Kota Palu ke Singapura menjadi sorotan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Palu.
Sorotan itu disampaikan anggota Banggar DPRD Kota Palu, Muslimun, saat meminta penjelasan Kepala BKPSDMD Kota Palu, Dr. Drs. John Yus Madoli, M.Si., terkait tambahan anggaran yang diajukan dalam APBD Perubahan 2026.
Muslimun mempertanyakan urgensi perjalanan ke Singapura yang disebut membutuhkan anggaran sekitar Rp1,126 miliar. Menurutnya, rencana tersebut perlu dijelaskan secara rinci, terutama di tengah pembahasan efisiensi anggaran.
Baca Juga: BKPSDMD Palu Tambah Anggaran Rp2,85 Miliar, Bimtek ke Singapura Masuk Perubahan APBD 2026
"Perjalanan luar negeri. Urgensinya apa ini, Pak? Katanya kita efisiensi, tapi teman-teman mau ke luar negeri," kata Muslimun dalam rapat Banggar. Selasa, (22/9/2026).
Ia juga mempertanyakan tujuan kegiatan tersebut apabila dikaitkan dengan program peningkatan kapasitas aparatur. Muslimun meminta BKPSDMD menjelaskan pengetahuan atau kompetensi apa yang akan diperoleh dari kegiatan di Singapura.
Selain persoalan urgensi, Muslimun menyoroti jumlah camat yang direncanakan mengikuti perjalanan tersebut. Ia menyebut dalam catatan yang diterimanya terdapat lima camat, sementara Kota Palu memiliki delapan kecamatan.
Baca Juga: Angka Kecelakaan Rendah, Morowali, Morut dan Poso Dapat Penghargaan dari Ditlantas Polda Sulteng
"Kenapa tidak delapan kecamatan sekalian? Perjalanan Dinas Camat ke luar negeri lima orang. Kan kita kecamatan ada delapan," ujarnya.
Menurut Muslimun, pemilihan peserta perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan di internal pemerintah kecamatan. Ia meminta BKPSDMD menjelaskan dasar penentuan peserta yang akan mengikuti perjalanan luar negeri tersebut.
Muslimun kemudian mempertanyakan alasan Singapura dipilih sebagai lokasi kegiatan peningkatan kapasitas. Ia menilai terdapat sejumlah daerah di Indonesia yang dapat menjadi lokasi pembelajaran dengan karakteristik yang lebih dekat dengan kondisi Kota Palu.
Baca Juga: Bismillah, 2027 Perda Anti LGBT Dibahas dan Ditetapkan DPRD Sulteng
"Kenapa tidak belajar ke Batam, tidak belajar ke yang ruang lingkupnya ada di Indonesia?" tanyanya.
Ia mengatakan, apabila tujuan perjalanan adalah peningkatan kapasitas, pemerintah perlu menjelaskan indikator dan hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.
Muslimun juga menilai perbedaan karakteristik antara Singapura dan Kota Palu perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi kegiatan. Karena itu, ia meminta penjelasan lebih konkret mengenai hal-hal yang akan dipelajari dan diterapkan setelah peserta kembali ke Palu.
Baca Juga: 151 Izin Tambang Logam di Sulteng, Manfaatnya Harus Dirasakan Warga
"Urgensinya apa? Itu saja," tegas Muslimun.
Editor : Annisa Wibdy