Bismillah, 2027 Perda Anti LGBT Dibahas dan Ditetapkan DPRD Sulteng
RADAR PALU – Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag, MH menegaskan bahwa Perda Anti LGBT, siap untuk dibahas dan ditetapkan sebagai regulasi baru di Provinsi Sulawesi Tengah.
Bunda Wiwik, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Perda anti LGBT, merupakan salah satu Raperda yang disepakati Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng, saat rapat pada Senin 21 September 2026.
“Alhamdulillah, ada delapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) disiapkan DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk masuk dalam program pembentukan perda 2027. Salah satunya Perda anti LGBT,”tegas Bunda Wiwik, di ruang Fraksi PKS DPRD Sulteng, Selasa (22/09/2026).
Baca Juga: Perempuan Pelopor Kebaikan, Bunda Wiwik Ajak Perempuan Perkuat Diri dan Menginspirasi Sesama
Menurut Bunda Wiwik, yang juga Anggota Bapemperda DPRD Sulteng, nantinya Ranperda Anti LGBT Namanya adalah Ranperda tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual.
“Bahasanya adalah pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual,” katanya.
Wiwik, menjelaskan rancangan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan DPRD.
Ditambahkannya, selain Raperda anti LGBT, dalam rapat Bapemperda materi Raperda yang dibahas, mencakup bantuan hukum, pertanian, pertambangan batuan, kesehatan hingga pendapatan asli daerah (PAD).
Totalnya kata Bunda Wiwik, ada delapan Raperda yang siap untuk diselesaikan pembahasannya dan diharapkan pada 2027 mendatang, akan menjadi regulasi baru di Sulawesi Tengah.
“Penyusunan delapan Ranperda tersebut menjadi bagian dari agenda legislasi DPRD Sulteng dalam merancang landasan regulasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada 2027,”katanya lagi.
Dari delapan Ranperda yang masuk dalam pembahasan, salah satunya adalah Ranperda tentang Bantuan Hukum. Regulasi ini berkaitan dengan bidang kerja Komisi I DPRD Sulteng.
