DPRD Palu Dorong Pemerintah Perkuat Basis Data dan Tuntaskan Persoalan PPPK
RADAR PALU – Anggota Komisi B DPRD Kota Palu, Muslimun, meminta Pemerintah Kota Palu memperkuat sistem pendataan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan sekaligus mengoptimalkan capaian pendapatan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Kota Palu yang membahas berbagai catatan terhadap kinerja pemerintah daerah, Senin (25/5/2026).
Dalam forum tersebut, Muslimun menegaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan DPRD bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.
“Ini hanya saran sederhana. Kita ingin kerja pemerintah ke depan bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah realisasi pendapatan daerah yang dinilai belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Menurutnya, masih terdapat selisih yang cukup besar antara target dan capaian pendapatan sehingga diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan kinerja sektor-sektor penghasil pendapatan daerah.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi yang selama ini diterapkan, termasuk memastikan seluruh potensi pendapatan dapat terkelola secara optimal.
Selain persoalan pendapatan, Muslimun juga menekankan pentingnya keakuratan data sebagai fondasi dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki basis data yang kuat dan tidak hanya bergantung pada data dari lembaga atau instansi lain.
Baca Juga: DPRD Palu Soroti Kinerja OPD, Serapan Anggaran, dan Penerimaan Daerah dalam Pembahasan LKPJ 2025
“Pertanyaan besarnya apakah pemerintah memiliki data sendiri terkait kebutuhan masyarakat Kota Palu. Karena masyarakat terus berkembang dan kebutuhan juga berbeda-beda,” katanya.
Ia menilai sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan lembaga penyedia layanan menjadi kebutuhan mendesak. Dengan data yang valid dan mutakhir, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Muslimun juga mengusulkan agar setiap proses pendataan yang dilakukan instansi terkait dimanfaatkan untuk menghimpun informasi yang lebih lengkap. Menurutnya, penambahan sejumlah variabel dalam proses pendataan akan membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi dan kebutuhan warga Kota Palu.
