Anggaran Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak Minim, Bunda Wiwik Soroti Penguatan Layanan

Muchsin Siradjudin • Dipublikasikan Kamis, 17 September 2026 | 16:45 WIB
MENYOROTI: Hj Wiwik Jumatul Rofi
MENYOROTI: Hj Wiwik Jumatul Rofi'ah, dalam rapat Banggar DPRD Sulteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (17/9/2026).(FOTO: HUMAS FRAKSI PKS DPRD SULTENG/RADAR PALU).

RADAR PALU — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag., MH, menyoroti masih minimnya alokasi anggaran untuk program ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Sulawesi Tengah.

Hal tersebut disampaikan Bunda Wiwik, sapaan Hj Wiwik Jumatul Rofi'ah, dalam rapat Banggar DPRD Sulteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (17/9/2026).

Bunda Wiwik yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng mengatakan, evaluasi terhadap pelaksanaan program hingga akhir 2026 menunjukkan bahwa perhatian dan dukungan anggaran terhadap sektor keluarga, perempuan, dan anak masih perlu diperkuat.

Baca Juga: Bunda Wiwik Laporkan Hasil Konsultasi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan

Menurutnya, secara teknis program ketahanan keluarga bersinggungan dengan dua sektor utama, yakni Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani perlindungan perempuan dan anak.

Bunda Wiwik menilai, fasilitas pelayanan harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban, khususnya dalam proses konseling dan konsultasi psikologis.

Baca Juga: Bunda Wiwik Hadiri Muswil I BMIWI Sulawesi Tengah dan Seminar Parenting

"Untuk konseling dan konsultasi psikologis, ruang layanan itu harus nyaman, adem, dingin, dan memberikan rasa aman kepada korban. Jangan sampai korban yang datang untuk mendapatkan perlindungan justru berada di tempat yang tidak layak," ujarnya.

Ia menyebutkan, terdapat perkembangan terkait rencana pembenahan fasilitas UPT setelah adanya kunjungan Kementerian Koordinator serta dukungan alokasi anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN.

Perkuat Puspaga
Selain fasilitas perlindungan, Banggar juga menyoroti pentingnya penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

Baca Juga: Bunda Wiwik: Terima Kasih Mahasiswa Ikut Peduli Soal DBH dan LGBT

Menurut Bunda Wiwik, Puspaga memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi dan konsultasi kepada keluarga. Karena itu, dukungan pembiayaan diperlukan agar konsultan keluarga dapat menjalankan layanan secara optimal.

"Penguatan Puspaga penting karena keluarga merupakan fondasi utama. Dukungan anggaran harus diarahkan agar layanan konsultasi keluarga benar-benar bisa berjalan dan menjangkau masyarakat," katanya.

Ia juga menekankan perlunya memperluas layanan konseling bagi remaja. Berbagai persoalan sosial yang dihadapi anak dan remaja, menurutnya, membutuhkan respons yang terintegrasi antara keluarga, pemerintah, dan sektor pendidikan.

Baca Juga: Soroti Fenomena Fatherless, Bunda Wiwik Apresiasi Lahirnya Forum Ayah

Bunda Wiwik, menilai program konseling remaja tidak semestinya hanya menjadi tanggung jawab P2KB, tetapi juga perlu mendapatkan dukungan lintas sektor, termasuk dari Dinas Pendidikan.

Implementasi Perda Perlu Dukungan Anggaran
Banggar DPRD Sulteng juga memberikan perhatian terhadap implementasi dua peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan pembangunan keluarga dan perlindungan anak, yakni Perda tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bunda Wiwik menilai implementasi kedua perda tersebut belum berjalan maksimal karena masih terbatasnya dukungan anggaran operasional.

Baca Juga: Bunda Wiwik Soroti Tingginya Perceraian, Penguatan Keluarga Dinilai Jadi Kunci

"Jangan sampai perda sudah dibuat, tetapi implementasinya tidak maksimal karena anggarannya tidak cukup. Kita memiliki 13 kabupaten dan kota yang harus dijangkau, termasuk Kota Palu," ujarnya.

Ia menjelaskan, rata-rata anggaran yang tersedia untuk satu kegiatan saat ini berada di kisaran Rp50 juta hingga Rp100 juta. Menurutnya, besaran tersebut masih terbatas jika harus menjangkau kebutuhan program di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Karena itu, ia mendorong agar dukungan anggaran yang tersedia dapat diprioritaskan untuk program yang berkaitan langsung dengan penguatan keluarga dan perlindungan anak.

Baca Juga: Bunda Wiwik Dorong Perempuan Sulteng Lebih Aktif Terlibat dalam Politik

"Kalau ada dukungan anggaran, misalnya Rp500 juta, harus dipastikan benar-benar diprioritaskan untuk sektor keluarga dan perlindungan anak agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," tegasnya.

Tak Hanya Kerusakan Fisik, Ada Persoalan Moral dan Adab
Dalam rapat tersebut, Bunda Wiwik juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan persoalan fisik maupun lingkungan, tetapi juga menyangkut persoalan moral dan adab generasi muda.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berorientasi pada kemampuan akademik.

Baca Juga: Bunda Wiwik Soroti Tingginya Perceraian, Penguatan Keluarga Dinilai Jadi Kunci

"Persoalan kita bukan hanya bagaimana melahirkan anak-anak yang pintar, tetapi juga bagaimana membentuk anak-anak yang beradab," katanya.

Ia menilai tingginya paparan media sosial membuat keluarga menghadapi tantangan baru dalam mendidik dan mendampingi anak.

Karena itu, literasi digital dinilai perlu diperkuat sejak lingkungan keluarga. Pendekatan tersebut, menurutnya, dapat dimulai melalui Puspaga dengan menjadikan orang tua sebagai sasaran utama edukasi.

Baca Juga: Monitoring PT CPM, Bunda Wiwik Dorong Rekrutmen Transparan dan Perlindungan Pekerja

Bunda Wiwik menjelaskan, orang tua memiliki peran penting karena merekalah yang memberikan akses perangkat digital, termasuk telepon seluler, kepada anak.

"Literasi digital harus dimulai dari rumah. Orang tua harus dibekali pemahaman karena orang tualah yang memberikan akses HP kepada anak. Jangan sampai anak menggunakan teknologi tanpa pendampingan," ujarnya.

Ia berharap pembahasan anggaran bersama TAPD dapat menghasilkan dukungan yang lebih memadai bagi program ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta konseling remaja.

Baca Juga: Dukung Gerakan Pangan Murah, Bunda Wiwik Bagi Paket Sembako Saat Reses

Menurutnya, penguatan sektor tersebut merupakan bagian penting dari investasi sosial jangka panjang untuk membangun generasi Sulawesi Tengah yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter, adab, dan kemampuan menghadapi tantangan perkembangan teknologi.(***)

Editor : Muchsin Siradjudin
Anggota Banggar Minim anggaran pemberdayaan perempuan menyoroti Bunda Wiwik