RADAR PALU - Ketua Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Bunda Wiwik, menanggapi aksi mahasiswa UIN Datokarama Palu yang meminta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bunda Wiwik mengatakan, dirinya merupakan salah satu anggota DPRD Sulteng yang hadir menemui massa aksi. Namun, mahasiswa menolak berdialog karena menginginkan seluruh ketua fraksi dan Ketua DPRD Sulteng hadir.
Menurutnya, ketidakhadiran pimpinan dan sejumlah ketua fraksi bukan karena menghindari mahasiswa. Ia menyebut pemberitahuan terkait aksi tersebut baru diketahui, sementara sejumlah anggota DPRD memiliki agenda lain di luar daerah maupun dalam daerah.
Baca Juga: Mahasiswa UIN Datokarama Palu Soroti MBG hingga Kelangkaan BBM Subsidi
“Ya kan saya ketua fraksi, jadi ditolak juga. Mereka maunya semua ketua fraksi dan juga ketua DPR,” kata Bunda Wiwik. Kamis, (10/9/2026).
Ia menjelaskan, saat aksi berlangsung hanya beberapa anggota DPRD yang berada di tempat. Sementara sejumlah anggota lainnya sedang menjalankan agenda, termasuk kegiatan di Jakarta dan perjalanan dinas dalam daerah.
Bunda Wiwik menilai, jika dirinya diterima untuk berdialog, ia dapat menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan DPRD. Menurutnya, DPRD juga telah melakukan sejumlah langkah terkait persoalan yang disampaikan dalam aksi.
Baca Juga: PT GNI Salurkan CSR untuk Jalan Nasional
Salah satunya terkait Dana Bagi Hasil (DBH). Ia mengatakan DPRD Sulteng bersama pemerintah provinsi telah melakukan upaya ke pemerintah pusat untuk memperjuangkan persoalan DBH.
“Kalau kemudian belum ada hasilnya, kan proses. Kita juga maunya itu lebih cepat lebih baik. Tapi yang punya wewenang bukan kita. Yang punya wewenang DPR RI dan kementerian,” ujarnya.
Terkait tuntutan evaluasi MBG, Bunda Wiwik menegaskan dirinya sepakat program tersebut dievaluasi. Ia menyebut Komisi IV DPRD Sulteng bahkan telah lebih dahulu mendatangi Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum aksi mahasiswa berlangsung.
Baca Juga: Delis Tantang 36 Kades Baru Turunkan Kemiskinan Desa
“Kita meminta untuk dievaluasi. Karena pada saat itu viral di TikTok MBG yang tidak layak dimakan, MBG yang busuk, sebelum ada demo,” katanya.
Menurutnya, evaluasi diperlukan karena pelaksanaan MBG dinilai memberikan dampak yang berbeda di masyarakat. Sebagian masyarakat merasakan manfaat program tersebut, namun terdapat pula pihak yang menyampaikan persoalan dalam pelaksanaannya.
Ia menyebut Komisi IV DPRD Sulteng telah menyampaikan persoalan tersebut kepada BGN sebagai lembaga yang menangani pelaksanaan MBG. Aspirasi yang diterima DPRD dari masyarakat saat reses juga telah disampaikan dalam pembahasan di DPRD.
Baca Juga: Peneliti FKIP Untad Hadirkan Alat Peraga Digital Berbasis Kearifan Lokal untuk Pembelajaran STEAM
“Kalau sebagai komisi berarti mewakili kelembagaan. Bukan atas nama Bunda Wiwik. Atas nama Komisi IV pada saat itu ke BGN,” jelasnya.
Bunda Wiwik menambahkan, Fraksi PKS DPRD Sulteng juga telah menyampaikan kepada anggota DPR RI dari PKS agar pelaksanaan MBG dievaluasi. Karena menurutnya, kewenangan utama terkait program tersebut berada di pemerintah pusat.
“Sepakat saya sebagai anggota dewan kalau MBG dievaluasi. Karena saya juga ada beberapa aspirasi ketika kita reses, banyak juga aspirasi tentang itu dan kita sudah sampaikan,” pungkasnya.
Baca Juga: Pemkab Morut Sinkronkan CSR dan PPM Perusahaan Tambang
Editor : Annisa Wibdy