RADAR PALU - Realisasi program Dinas Pariwisata Kota Palu menjadi perhatian Komisi B DPRD Kota Palu dalam rapat pembahasan anggaran perubahan tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Nendra Kusuma Putra, mengatakan evaluasi tersebut turut membahas perkembangan program Dinas Pariwisata, termasuk sejumlah kegiatan yang baru akan dilaksanakan pada September 2026.
Nendra menyebut, secara umum realisasi sejumlah program yang dievaluasi berada di kisaran 60 persen. Namun, khusus Dinas Pariwisata, realisasi program saat ini masih berada di angka sekitar 30 persen.
Baca Juga: Komisi B Soroti Tata Kelola BUMD Palu, Perumda Diminta Segera Susun Rencana Bisnis
“Untuk Dinas Pariwisata sama saja. Berdasarkan evaluasi terkait program, terus realisasi. Semua hampir sama. Semua berada di 60 persen ini,” kata Nendra. Kamis, (3/9/2026).
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa capaian Dinas Pariwisata masih relatif rendah karena sejumlah program dan kegiatan baru akan dilaksanakan pada bulan September yaitu Hut Kota Palu.
Program tersebut, kata nendra, memiliki alokasi anggaran yang cukup besar sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat meningkatkan persentase realisasi program hingga akhir tahun.
Baca Juga: PAB Morut Capai Rp379,6 Juta hingga Agustus 2026
“Kalau di Dinas Pariwisata baru 30 persen tahun ini karena program kegiatannya baru akan dijalankan di bulan ini september yaitu hut kota palu, itu besar dan dananya disitu ada,” ujarnya.
Nendra menilai kondisi tersebut masih dapat dikejar mengingat pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya berjalan. Komisi B pun akan terus melakukan evaluasi terhadap realisasi program dan anggaran Dinas Pariwisata.
Ia memperkirakan, setelah kegiatan-kegiatan tersebut terlaksana, realisasi program Dinas Pariwisata dapat meningkat secara signifikan.
Baca Juga: Hadapi Kemarau, Dinas Pertanian Palu Siapkan Penampungan Air untuk Jaga Ketahanan Pangan
“Kalau sudah terselenggara mungkin insya Allah bisa sampai 70 persen,” jelasnya.
Menurut Nendra, capaian tersebut penting untuk memastikan program yang telah direncanakan tidak hanya terserap secara anggaran, tetapi juga memberikan dampak terhadap sektor pariwisata di Kota Palu.
Komisi B juga mendorong agar pelaksanaan program dilakukan secara tepat waktu sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran 2026.
Baca Juga: Pemkab Touna Dorong Penetapan Garis Sempadan Danau Banano
Editor : Annisa Wibdy