RADAR PALU – Anggota DPRD Kota Palu dari Komisi A, Haekal Ishak, menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah Palu Barat yang dinilainya masih membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Palu. Sorotan tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Kota Palu, Senin (25/5/2026).
Dalam forum tersebut, Haekal meminta pemerintah daerah lebih realistis dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran, khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan infrastruktur di Palu Barat, terutama terkait sistem drainase dan aliran air, telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah. Namun hingga saat ini, penanganannya dinilai belum maksimal.
Baca Juga: DPRD Palu Soroti Kinerja OPD, Serapan Anggaran, dan Penerimaan Daerah dalam Pembahasan LKPJ 2025
Haekal mengungkapkan bahwa kawasan Palu Barat kerap mengalami genangan hingga banjir hanya dalam hitungan menit saat hujan turun. Kondisi tersebut, kata dia, seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dalam menyusun program pembangunan.
“Sudah beberapa kali saya sampaikan. Saat banjir, hitungan menit air sudah meluap. Maksud saya dalam hal ini kita harus realistis,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Ia meminta agar aspirasi tersebut diteruskan kepada Wali Kota Palu sebagai bahan evaluasi dalam menentukan skala prioritas pembangunan daerah. Menurut Haekal, pemerintah perlu mengutamakan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dibanding proyek yang dianggap kurang mendesak.
Baca Juga: DPRD Kota Palu Gelar Rapat Paripurna Bahas Rekomendasi LKPJ Wali Kota Tahun 2025
Dalam penyampaiannya, ia juga mempertanyakan efektivitas alokasi anggaran untuk sejumlah proyek pembangunan, termasuk taman dan fasilitas lainnya, sementara kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat masih belum terpenuhi secara optimal.
“Mana yang lebih penting, taman yang mewah atau infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Infrastruktur ini dinikmati seluruh masyarakat dan dampaknya juga luas,” katanya.
Selain persoalan drainase dan banjir, Haekal turut menyoroti penggunaan anggaran daerah pada sejumlah fasilitas yang nilainya mencapai miliaran rupiah, termasuk pengadaan sarana transportasi yang melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga. Di sisi lain, menurutnya, kondisi infrastruktur dasar di wilayah Palu Barat masih memprihatinkan.
Ia juga mempertanyakan langkah Pemerintah Kota Palu dalam menangani dampak aktivitas pertambangan yang dinilai turut memengaruhi kondisi lingkungan dan masyarakat di wilayah tersebut.
“Apa yang dilakukan Pemerintah Kota terhadap dampak tambang sampai saat ini?” tanyanya.
Dalam kesempatan yang sama, Haekal berharap agenda-agenda penting DPRD ke depan dapat dihadiri langsung oleh Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Palu.
Menurutnya, kehadiran kepala daerah penting agar berbagai masukan dan persoalan yang disampaikan anggota dewan dapat ditanggapi secara langsung serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Sorotan yang disampaikan Haekal menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, khususnya terkait penggunaan anggaran dan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dengan perencanaan yang tepat sasaran, ia berharap persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan warga Palu Barat dapat segera mendapatkan solusi.***
Editor : Muhammad Awaludin