PENGANTAR oleh Talib,
Direktur Radar Palu, Jawa Pos Group
Dunia akademik seringkali dianggap sebagai menara gading yang steril dari hiruk-pikuk politik praktis. Namun, benarkah demikian? Melalui karya terbaru berjudul “DILEMA PEMILIHAN REKTOR: Antara Pesta Demokrasi dan Politik Balas Dendam”, oleh Muhammad Basir Cyio mengajak kita menembus tirai formalitas birokrasi kampus untuk melihat realitas yang jauh lebih kompleks dan pentingnya sistem MERITOKRASI, di mana pada akhirnya, hanya pihak Kementerian yang menetapkan 3 (tiga) calon sesuai dengan hasil penelusuran dan track record seorang calon. Bagi peminat yang sudah tidak lagi dimunculkan namanya oleh Tim bentukan Menteri, maka seorang dosen jangan lagi menggantungkan asa dan bayangan kekuasaan.
Buku ini bukan sekadar catatan administratif, melainkan sebuah refleksi mendalam mengenai dialektika kekuasaan di institusi pendidikan tinggi. Di satu sisi, pemilihan rektor dipandang sebagai Pesta Demokrasi, sebuah momentum intelektual untuk menentukan arah masa depan peradaban. Namun di sisi lain, bayang-bayang Politik Balas Dendam seringkali mengintai di balik lorong-lorong senat, menciptakan residu konflik yang terkadang bertahan jauh lebih lama ketimbang masa jabatan itu sendiri, yang selengkapnya dapat dibaca dengan cara KLIK DISINI.
Akademisi, bukanlah sosok Prabowo Subianto yang telah ditempa di medan perang, medan pertarungan sosial, dan di medan pertarungan politik.
Akademisi ditempa dalam laboratorium studio (Labstudio) yang bersenjatakan tabung reaksi, thermometer, gelas ukur, soft ware, dan buku-buku bacaan terkait sosioekonomi serta justice-humaniora.
Sosok akademisi tak akan pernah siap jatuh bangun ala Presiden Prabowo Subianto. Terkecuali akademisi yang putar haluan dari akademisi menjadi politisi.
Jika tetap mental akademisi yang pikiran dan nuansa jati dirinya masih berselimutkan Tri Dharma, maka guncangan sedikit saja melalui pesta demokrasi-akademis, maka akan ambruk, jika pun bukan fisiknya tetapi kekokohan psikisnya menjadi rapuh, bahkan berkeping dalam ketidakstabilan.
Saran dari studi terbaru menekankan kebutuhan untuk memperluas pendidikan politik, khususnya yang terkait dengan penyelenggara pemilu dan menegakkan hukum atas pelanggaran pemilu terus berkembang.
Adopsi dari suasana dan tahapan-tahapan Pemilu dianggap penting untuk menjamin penguatan miniatur politis dalam pemilihan rektor, walaupun dimensinya pemilihan umum di Indonesia dapat benar-benar merefleksikan harapan dan pilihan dari konstituen mereka.
Tetapi, yakinkah bahwa semua itu memungkinkan bagi mereka yang akan terlibat dalam demokrasi-akademis di luar demokrasi politis?
Walaupun tidak mustahil, namun kurang mampu dan tidak dapat dipaksakan dalam dunia kampus yang penghuninya tidak dididik jatuh bangun, tidak dipersiapkan sebagai pemain patah tumbuh, tidak dibesarkan sebagai generasi pemilik sociogenetic petarung.
Mereka hanya diajari oleh lingkungan sebagai transformer teoretis, bukan sebagai practisioner handal dalam berlaga di ruang publik yang bermodalkan mental baja ringan.
Kisah-kisah pemilihan rektor di Indonesia telah mencerminkan perjuangan panjang bangsa ini untuk menyeimbangkan kontrol negara dengan partisipasi demokratis.
Walaupun kemajuan besar telah diraih, kewaspadaan serta reformasi yang terus-menerus penting untuk menghadapi tantangan yang masih ada dan untuk memastikan bahwa pemilihan pemimpin akademis dilakukan secara adil serta mencerminkan keinginan komunitas akademik.
Hanya saja, keinginan yang kurang disertai dengan kesiapan dalam menerima apapun hasil dari suatu pesta demokrasi akademis, adalah sebuah kenyataan.
Benturan-benturan sosiologis sesama akademisi menjadi tak terhindarkan, bukan hanya antarpersonil tetapi dapat melahirkan Derived Impact (dampak turunan) berjangka panjang.
Derived Impact tidak secara eksplisit dapat didefinisikan sebagai konsep sosiologis yang baku dan umum.
Namun, jika membedah makna dari dua kata tersebut dikaitkan dengan pesta demokrasi-akademis, pada dasarnya dapat dipahami di mana derived (turunan) sebagai sesuatu yang berasal atau didapatkan dari hal lain, atau bukan secara langsung dari suatu proses utama.
Sementara impact (dampak), sebagai pengaruh kuat yang menimbulkan akibat, baik positif maupun negatif. Dengan demikian, "derived impact" dapat merujuk pada dampak yang merupakan akibat tidak langsung atau turunan dari suatu peristiwa, kebijakan, atau tindakan utama.
Dalam konteks ini, maka Pilrek sebagai suatu proses demokrasi-akademis dapat meninggalkan efek sekunder atau efek berantai. Ini adalah suasana yang tidak langsung terlihat, tetapi muncul seiring waktu sebagai konsekuensi dari dampak awal.
Jika Pilrek telah menghasilkan produk akhir seorang rektor, maka jika manajemen pasca Pilrek tidak matang dan rektor terpilih tidak mapan rasionalitas, maka tidak jarang antaristeripun bermusuhan, saling dendam, dan menjadikan jabatan suami sebagai alat kesewenang-wenangan.
Ini adalah dampak negatif yang secara faksi-afiliatif tumbuh subur seiringi dengan masa kempimpinan yang diraih seorang rektor tipikal radix.
KONFLIK INTERNAL
Pesta demokrasi-akademis dalam bentuk Pilrek, sama seperti kontestasi kelembagaan lainnya yang berisiko tinggi, seringkali menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk konflik internal.
Perselisihan dan benturan-benturan kepentingan serta terbangunnya komunitas-komunitas berafiliasi, bisa diklasifikasikan sebagai kampanye negatif, polarisasi di kalangan akademisi, dan faksionalisme dari suasana afiliasi yang terbentuk secara alamiah sekaligus produk teori medan yang mirip besi magnet yang menarik sesama logam.
Setiap jenis konflik terjadi pada fase yang berbeda mulai dari sebelum, selama, dan setelah pemilihan, yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan organisasi yang ada dalam kampus, semisal perbedaan fakultas dan program studi, sekaligus dapat menjadi basis afiliasi kepentingan, tidak terkecuali dukungan terhadap person peserta kontestasi demokrasi-akademis.
Kampanye hitam merupakan usaha yang sengaja dilakukan untuk saling melemahkan kandidat dengan menyebarkan informasi negatif, sering kali tanpa mempedulikan fakta yang sebenarnya.
Hal ini tidak dapat dipungkiri, apalagi dihilangkan sepanjang proses demokrasi-akademis disetarakan dengan pesta demokrasi-politis, sebagaimana yang telah berlangsung selama ini.
Taktik semacam ini lebih mungkin muncul di lingkungan yang sangat kompetitif, di mana pertarungan dan pertaruhan untuk kepemimpinan dianggap tinggi.
Kerangka teoritis mengindikasikan bahwa konflik sosial dan organisasi menyebabkan munculnya kampanye negatif, di mana para pelaku memanfaatkan serangan personal untuk menurunkan kekuatan lawan dan memengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihan.
Bukti empiris dari penelitian perbandingan skala besar mengindikasikan bahwa kampanye negatif lebih umum terjadi di lingkungan yang ditandai oleh persaingan ketat, variasi ideologis, dan sensasionalisme media, yang semuanya bisa terjadi dalam pemilihan di dunia manapun.Kampanye-kampanye tersebut tidak hanya merusak reputasi individu namun juga meruntuhkan kepercayaan terhadap proses pemilihan. Hal inilah yang perlu menjadi pertimbangan pentingnya reformasi Pilrek dengan berbagai alasan rasional dan tetap menjaga kondusivitas nilai akademik sebuah kampus.
Polarisasi merujuk pada proses di mana komunitas akademik terfragmentasi menjadi kelompok-kelompok yang semakin berbeda berdasarkan aspek ideologi, disiplin, atau pribadi.
Fenomena ini sering diperburuk oleh kampanye negatif, yang mendorong polarisasi emosional, keterikatan kuat terhadap kelompok sendiri, dan permusuhan dengan kelompok lain atau person yang tidak didukung.
Model teoretis polarisasi menunjukkan bahwa saat retorika negatif meningkat, orang cenderung lebih kuat mempertahankan posisi mereka, yang membuat sulit mencapai kompromi dan membangun konsensus.
Dalam konteks pemilihan rektor, polarisasi bisa muncul sebagai perdebatan publik, sengketa di media sosial, serta rusaknya hubungan antarkolega, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan institusi untuk beroperasi secara terintegrasi.
Polarisasi dan afiliasi karena faksional atau faksionalisme sebagai fenomena di mana kelompok-kelompok kecil atau faksi terbentuk di dalam sebuah organisasi yang lebih besar, seperti partai politik, institusi, atau bahkan perusahaan.
Kelompok-kelompok ini biasanya memiliki kepentingan, tujuan, atau ideologi yang berbeda dari kelompok lain di dalam organisasi yang sama.
Secara sederhana, faksionalisme adalah adanya "kubu-kubuan" atau perpecahan internal yang saling bersaing untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan.
Di sinilah bahayanya perjalanan suasana kampus dengan terbentuknya faksionalisme yang meruntuhkan semangat nasionalisme dan kekeluargaan yang dimulai bukan setelah pelantikan rektor tetapi sudah terbentuk sejak penjaringan bakal calon, penyaringan calon, hingga pemilihan rektor.
Ciri-ciri dan dinamika faksionalisme ditandai dengan adanya kepentingan yang berbeda yang sering kali terbentuk karena perbedaan pandangan, strategi, atau kepentingan pribadi, termasuk dalam perebutan kekuasaan dengan tujuan utama adalah untuk mendapatkan kendali atau pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan dan arah organisasi dengan berjuang agar para pendukung menempatkan anggota andalan pada posisi kunci untuk merebut posisi selanjutnya atau derived position.
Faksionalisme sering dianggap merusak karena dapat memicu konflik internal, menghambat kerja sama, dan bahkan menyebabkan perpecahan, walaupun dalam beberapa kasus, faksionalisme bisa menjadi kekuatan positif.
Persaingan antarfaksi dapat mendorong inovasi, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa berbagai pandangan terwakili dalam pengambilan keputusan, sepanjang peserta dan pendukungnya paham arti jatuh bangun, bukan hanya impian “meraih sukses”.
Dalam perspektif inilah berpotensi tumbuh politik balas dendam bagi faksi pemenang berikut afiliasinya, sementara faksi yang kalah akan menjadi praktek bulan-bulanan, didzolimi, dan tidak jarang rektor menebar teror psikologis dan menempatkan mata-mata politis di setiap unit, mulai dari tingkat rektorat, fakultas dan lembaga, jurusan serta program studi.
Faksionalisme melibatkan pembentukan kelompok atau blok terorganisir dalam komunitas akademis, yang masing-masing mendukung kandidat atau visi yang berlainan untuk institusi.
Proses ini sering kali menjadi respons terhadap perbedaan ideologis atau basis disiplin ilmu yang mendukungnya, namun dapat diperburuk oleh dinamika pemilihan itu sendiri.
Faksionalisme adalah penyebab dan akibat dari polarisasi, sebab kelompok-kelompok berkumpul berdasarkan keluhan atau ambisi bersama, kadang terlibat dalam aliansi strategis atau saling menyerang.
Keberadaan berbagai kelompok dapat mengakibatkan konflik berkepanjangan, baik saat maupun setelah pemilihan karena pihak yang kalah mungkin tetap memperdebatkan hasil pemilihan atau menolak kepemimpinan rektor yang baru , dan suasana kampus akan berubah dan pembalasan mulai terasa secara perlahan setelah seorang rektor resmi memangku jabatan dan kekuasaan pasca pelantikan.
Sebelum pemilihan, konflik pada dasarnya telah sering mengintip di bawah permukaan, di mana calon dan mungkin para pendukungnya yang terlibat dalam berbagai usaha, termasuk penempatan kolega pada posisi tertentu secara soft dan silent, penyebaran desas-desus, dan pembentukan koalisi sebagai skenario berlanjut.
Pengharapan terhadap kompetisi yang ketat bisa menambah rasa cemas dan curiga, yang berujung pada timbulnya kampanye negatif dan penguatan kelompok-kelompok dengan cara mencari sponsor politik sebagai hal yang tidak mustahil bagi akademisi bermental pemain, dengan memanfaatkan kekuatan uang untuk ditransaksionalkan dengan kekuatan eksternal sebagai partisan.
Pandangan teoretis mengenai partisanisme negatif menunjukkan bahwa fase pra-pemilihan sangat mudah dipengaruhi oleh penyebaran kebencian, karena para aktor berupaya untuk mendefinisikan narasi dan menggambarkan lawan dalam pandangan negatif seoptimal mungkin.
Sepanjang kampanye dengan berbagai ragam, konflik biasanya semakin intens. Kampanye negatif semakin transparan dan frontal, dengan diskusi publik, manifesto, dan campur tangan media yang berfungsi sebagai wadah untuk debat mengenai kebijakan serta serangan pribadi, baik media online, cetak, maupun dalam bentuk Podcast. (*)
Editor : Talib