RADAR PALU - Kecelakaan kerja kembali merenggut nyawa seorang pekerja di kawasan industri Huabao Indonesia atau IHIP di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowai.
Insiden tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di kawasan industri yang menjadi salah satu pusat hilirisasi nikel terbesar di Indonesia.
Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menyampaikan kecaman keras. Ia meminta perusahaan bertanggung jawab penuh atas insiden yang mengakibatkan hilangnya nyawa pekerja tersebut.
Menurut Syarifudin, keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas industri. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap penerapan standar keselamatan kerja, terlebih pada sektor industri berisiko tinggi seperti smelter dan pengolahan mineral.
"Kejadian seperti ini tidak boleh terus berulang. Perusahaan harus bertanggung jawab dan memastikan seluruh sistem keselamatan kerja berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya, Jumat (30/7/2026).
Peristiwa tersebut juga diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah, pengawas ketenagakerjaan, serta seluruh pelaku industri agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen keselamatan kerja.
Baca Juga: Bupati Delis Siap Jalankan 9 Komitmen KPK-ATR/BPN Benahi Tata Kelola Pertanahan Morowali Utara
Di Indonesia, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bukan sekadar kebijakan internal perusahaan, melainkan kewajiban yang diatur dalam berbagai regulasi nasional.
Beberapa regulasi yang menjadi dasar penerapan K3 antara lain:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mewajibkan setiap pemberi kerja menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah kecelakaan kerja.
Baca Juga: JPU Tuntut Rahmansyah dan Arifin 1,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Pengadaan Mess Morowali
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menegaskan hak pekerja memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
