Oleh: Stepanus Bo’do, Kudratullah, Dyah Fitria Kartika Sari dan Dwi Rohma Wulandari
SENIN (9/3) dua pekan lalu, tim dosen Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako mengadakan diskusi dengan pimpinan dan staf Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sigi. Kami datang dalam rangka pengabdian masyarakat untuk membahas dua isu krusial: keakuratan data dan kepercayaan publik.
Topik ini sangat relevan karena BPS Sigi sedang bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Dalam diskusi yang berlangsung akrab tersebut, Kepala BPS Kabupaten Sigi, Bapak Iswady, mempresentasikan agenda nasional BPS.
Beliau menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Sensus yang dilakukan setiap 10 tahun ini mencakup pendataan seluruh pelaku usaha non-pertanian, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar. Tujuannya adalah memotret secara lengkap struktur, karakteristik, serta perkembangan ekonomi Indonesia—termasuk transformasi ekonomi digital—sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis yang tepat sasaran.
Agenda besar ini menghadapi tantangan utama: persepsi publik yang keliru dan masih mengakar. Banyak pelaku usaha masih menganggap BPS hanya “kepanjangan tangan pemerintah”.
Kunjungan enumerator sering dianggap sebagai upaya memata-matai omzet atau data yang akan digunakan untuk pajak.
Akibatnya, pelaku usaha cenderung menutup pintu, menolak memberikan informasi, atau bahkan menyajikan data yang berbeda-beda antar survei. Padahal, setitik ketidakakuratan di lapangan dapat menjadi peluru yang salah sasaran di meja kebijakan pemerintah daerah.
Bagi pelaku usaha sendiri, memberi data yang keliru berarti menghilangkan peluang. Program pelatihan yang dirancang pemerintah daerah, bisa saja tak sesuai kebutuhan. Akses permodalan menjadi sulit karena UMKM tidak terpetakan dengan baik. Kebijakan subsidi juga bisa salah sasaran. Atau lebih merugikan lagi, pelaku usaha tidak memiliki data akurat tentang tren pasar dan pola konsumsi masyarakat.
Ketersediaan data yang akurat dalam SE2026 menjadi modal strategis untuk mendorong pertumbuhan usaha nasional, termasuk di daerah kita ke depan.
Mengubah Paradigma
Data BPS bukan sekadar arsip birokrasi seperti yang banyak dipahami selama ini. Data sensus ekonomi adalah cermin kondisi ekonomi kita bersama. Ketika sensus mencatat dengan tepat jenis usaha, skala, tantangan, dan potensi di Sigi, Palu, atau Donggala, pemerintah dapat merancang program pemberdayaan yang benar-benar sesuai. Pelaku usaha mikro pun bisa mendapatkan pelatihan relevan, akses kredit yang lebih mudah, dan kebijakan berbasis bukti.
BPS memang melayani kebutuhan data pemerintah, tetapi sebenarnya BPS adalah pelayan data publik—termasuk bagi Anda, para pelaku usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Jadi akurasi data sensus ini pada dasarnya adalah kepentingan kita bersama.
Kerahasiaan Data dan Peran Enumerator
Pengalaman salah satu anggota tim kami saat mengikuti survei di Kanada menunjukkan pentingnya kepercayaan. Statistics Canada dilindungi undang-undang yang ketat, dimana data individu tidak boleh digunakan untuk perpajakan atau penegakan hukum. Masyarakat berpartisipasi dan menjawab dengan jujur karena merasa aman.
Indonesia sebetulnya juga telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta UU UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Undang-undang ini memberikan amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar, melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik di Indonesia. Jadi, tantangannya terletak pada konsistensi pelaksanaan dan kemampuan menyampaikan jaminan tersebut kepada masyarakat.
Di sinilah peran enumerator lapangan sangat menentukan.Enumerator harus mampu menjelaskan bahwa data dienkripsi, dirahasiakan, dan hanya digunakan untuk kebaikan bersama—bukan untuk membebani usaha.
Kami mengapresiasi langkah BPS Sigi yang rutin belajar Bahasa Kaili setiap minggu. Itu bukan sekadar keterampilan tambahan, melainkan strategi cerdas membangun kepercayaan. Enumerator bukan hanya pembawa kuesioner, melainkan ujung tombak kepercayaan dan “ground truth” di era big data. Hanya mereka yang mampu menangkap realitas manusia di balik angka-angka.
Menyajikan Data yang Berbicara
Kami juga mengusulkan kolaborasi yang lebih erat antara BPS dan perguruan tinggi, khususnya BPS Sigi dan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako. Data mentah perlu diubah menjadi narasi yang mudah dipahami melalui infografis, visualisasi peta usaha, dan cerita sukses UMKM. Dalam konteks hasil sensus ekonomi ini nantinya, penyajian data yang berbicara akan membantu para pelaku usaha melihat manfaat nyata dari partisipasi mereka, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap BPS.
Kepada seluruh pelaku usaha di Sulawesi Tengah ketika petugas BPS datang pada Mei–Juli 2026, bukalah pintu lebar-lebar dan jawablah dengan jujur. Data yang Anda berikan bukan untuk pemerintah semata, melainkan untuk masa depan usaha Anda sendiri. Dari data itulah akan lahir program pelatihan yang tepat, akses permodalan yang lebih baik, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha Anda.
Pesan kami kepada rekan enumerator BPS: Anda adalah mata dan telinga pelaku usaha kecil. Kerjakan tugas dengan integritas, sensitivitas budaya, dan kesabaran. Setiap data akurat yang Anda kumpulkan adalah langkah awal yang menentukan menuju keadilan ekonomi di daerah kita.
Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Semoga agenda nasional ini memastikan bahwa setiap kebijakan di Bumi Tadulako benar-benar berpihak kepada pelaku usaha sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
Karena data akurat adalah modal usaha, dan kepercayaan publik adalah kunci pertumbuhan bersama. Mari, dengan data kita membangun bangsa yang lebih kuat.
*)Para penulis adalah dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako
Editor : Agung Sumandjaya