Oleh : Salihudin M. Awal *)
DELAPAN puluh tahun kemerdekaan bukan sekadar angka dalam kalender sejarah. Ia adalah cermin besar yang memantulkan wajah bangsa—termasuk Sulawesi Tengah—dengan segala pencapaian, kegagalan, dan potensi yang belum tergarap.
Perayaan ini seharusnya menjadi momen refleksi kolektif, bukan sekadar seremoni bendera dan pawai. Sebab, di balik gegap gempita kemerdekaan, ada pertanyaan mendasar: apakah Sulawesi Tengah sudah benar-benar menikmati makna merdeka yang utuh?
Sulawesi Tengah berdiri di titik strategis Indonesia. Secara geografis, ia menjadi simpul antara Indonesia timur dan barat. Secara ekonomi, ia punya sumber daya alam yang melimpah—nikel, perikanan, pertanian, dan energi terbarukan. Secara budaya, ia adalah rumah bagi puluhan etnis dengan khazanah kearifan lokal yang unik.
Tapi justru di sini letak paradoksnya: potensi besar tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Menurut data BPS terbaru, pertumbuhan ekonomi Sulteng memang termasuk tertinggi di Indonesia, namun tingkat kemiskinan masih di atas rata-rata nasional.
Data pada Maret 2024 adalah 11,77 persen, menurun dari 12,41 persen pada tahun 2023. Ini berarti ada penurunan sekitar 0,64 persen poin dalam persentase penduduk miskin. Meskipun ada penurunan, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di angka 9,03 persen.
Ini seperti memiliki kapal besar dengan layar terbuka, tetapi angin kemajuan belum tertiup merata ke semua penumpangnya.
Kemerdekaan 80 tahun lalu adalah hasil perjuangan kolektif melawan kolonialisme. Tapi kemerdekaan hari ini menuntut perjuangan baru: melawan ketertinggalan, kemiskinan struktural, dan ketimpangan akses.
Di Sulawesi Tengah, masih banyak desa yang kesulitan listrik stabil, jaringan internet, atau jalan memadai. Dalam logika geoekonomi, infrastruktur adalah nadi konektivitas. Tanpanya, potensi hanya menjadi wacana di podium.
Pertumbuhan tanpa pemerataan hanyalah penciptaan jurang sosial yang lebih dalam. Hal ini tepat untuk menggambarkan risiko yang dihadapi Sulteng jika pembangunan hanya berorientasi pada angka makro tanpa menyentuh kehidupan riil warga.
Dari perspektif geostrategi, posisi Teluk Palu, Kepulauan Togean, hingga perairan Morowali memberi Sulteng peluang menjadi pusat perdagangan maritim dan pariwisata kelas dunia. Namun, peluang ini memerlukan kebijakan yang berpihak pada rakyat sekaligus sadar lingkungan.
Industri ekstraktif seperti tambang nikel memang mendatangkan investasi, tapi tanpa pengelolaan berkelanjutan, kerusakan lingkungan akan menjadi warisan pahit. Sulawesi Tengah tidak boleh menjadi “wilayah lumbung” yang hanya dieksploitasi, lalu ditinggalkan dalam keadaan rusak.
Ada sisi positif yang patut dicatat. Dalam dua dekade terakhir, Sulteng mulai mencatat lonjakan partisipasi pendidikan, kemajuan pelabuhan, dan meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi. Kota Palu sendiri, pasca gempa 2018, menunjukkan ketahanan sosial yang luar biasa.
Masyarakat bangkit, pasar kembali hidup, dan sektor UMKM berkembang cepat, didukung digitalisasi perdagangan. Namun, kemajuan ini masih rapuh jika tidak dibarengi perencanaan jangka panjang yang konsisten lintas rezim pemerintahan daerah.
Objektivitas menuntut kita mengakui bahwa masih ada pekerjaan rumah serius. Pertama, memantapkan konektivitas antarwilayah, dari pesisir hingga pegunungan. Kedua, memperkuat kualitas sumber daya manusia, bukan hanya lewat pendidikan formal, tetapi juga pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan peluang lokal.
Ketiga, memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel, agar investasi yang masuk tidak bocor di tengah jalan. Keempat, membangun kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, mengingat Sulteng berada di jalur rawan bencana.
Peringatan 80 tahun kemerdekaan ini seharusnya menjadi titik tekan bagi para pemimpin di Sulawesi Tengah untuk keluar dari pola pikir jangka pendek.
Pemimpin daerah tidak cukup hanya pandai memotong pita proyek atau membanggakan pencapaian seremonial. Mereka harus berani mengambil kebijakan yang mungkin tidak populer, tetapi strategis. Misalnya, mengalokasikan anggaran lebih besar untuk riset dan inovasi lokal, atau memperketat regulasi industri yang berisiko tinggi bagi lingkungan.
Kritik yang jujur perlu diiringi dengan tawaran solusi. Salah satu ide progresif adalah membangun Pusat Inovasi Maritim dan Pertanian Berkelanjutan di Palu, yang menghubungkan riset kampus, kebutuhan industri, dan pelaku UMKM.
Di sektor sosial, Sulteng bisa mengembangkan model community-based tourism di wilayah pesisir dan kepulauan, sehingga pendapatan langsung mengalir ke warga lokal. Di bidang energi, potensi tenaga air dan surya di pedalaman dapat menjadi jawaban untuk desa-desa yang masih gelap di malam hari.
Baca Juga: DPD Golkar Sulteng Siap Gelar Musda, Bahlil Dijadwalkan Hadir
Merdeka 80 tahun berarti kita tidak lagi bisa mengeluh seperti bangsa yang baru berdiri. Kita punya sumber daya, pengalaman, dan jejaring global untuk maju. Tantangannya adalah keberanian untuk mengelola semua itu dengan visi yang melampaui masa jabatan lima tahunan.
Sulawesi Tengah, dengan segala potensinya, bisa menjadi model daerah yang tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga kaya inovasi dan pemerataan kesejahteraan.Pertanyaannya, apakah kita mau mengambil peluang itu, atau justru membiarkan momentum 80 tahun kemerdekaan berlalu sebagai seremoni tanpa substansi?
Jawabannya akan menentukan, apakah di peringatan seabad kemerdekaan nanti, Sulawesi Tengah akan menjadi pemain utama di panggung nasional dan regional, atau hanya penonton yang bertepuk tangan dari pinggir.(*)
*) Penulis Adalah pemerhati sosial politik, dan pengamat ekonomi Pembangunan Sulawesi Tengah.
Editor : Muchsin Siradjudin