RADAR PALU – Kebijakan pemerintah mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dinilai mulai memberikan dampak nyata terhadap kehidupan petani. Tidak hanya meningkatkan pendapatan, kebijakan tersebut juga disebut mampu membangun optimisme baru di sektor pertanian.
Penilaian itu disampaikan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) saat bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/6). Melansir rilis Kementerian Pertanian, pertemuan tersebut menjadi ajang penyampaian apresiasi sekaligus aspirasi dari berbagai daerah.
Ketua Umum ADKASI, Siswanto, mengatakan berbagai laporan yang diterima dari DPRD kabupaten menunjukkan kondisi pertanian mengalami perubahan positif dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu indikator yang paling dirasakan adalah meningkatnya keuntungan petani setelah pemerintah menjaga harga gabah tetap berada pada level Rp6.500 per kilogram.
Baca Juga: Layanan SIM Gratis di Hari Bhayangkara ke-80 Diwarnai Keluhan Antrean dan Jaringan Internet
Menurutnya, hasil Rapat Koordinasi Wilayah DPRD se-Pulau Sumatera yang melibatkan 10 provinsi memperlihatkan banyak masukan positif terkait pelaksanaan program pertanian pemerintah.
"Kami datang bukan hanya membawa aspirasi, tetapi juga menyampaikan apresiasi karena berbagai kebijakan yang dijalankan telah dirasakan langsung masyarakat," ujarnya.
Siswanto menilai kebijakan tersebut mampu menciptakan keseimbangan. Di satu sisi petani memperoleh harga jual yang menguntungkan, sementara di sisi lain harga beras tetap dapat dikendalikan sehingga tidak membebani masyarakat.
Baca Juga: Kuasa Hukum Suwardhi Pantih Nyatakan Musorkablub KONI Poso Timbulkan Sengketa!
Selain soal harga gabah, ADKASI juga menyoroti perubahan dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Berdasarkan laporan dari berbagai daerah, akses petani terhadap pupuk kini dinilai semakin mudah dengan harga yang lebih terjangkau.
Menurut Siswanto, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari regulasi yang diterbitkan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.
Ia menyebut kondisi tersebut mulai mengubah persepsi masyarakat terhadap sektor pertanian. Jika sebelumnya profesi petani kurang diminati, kini mulai muncul ketertarikan generasi muda untuk kembali mengelola lahan karena melihat adanya peluang keuntungan yang lebih menjanjikan.
Dalam pertemuan itu, ADKASI juga membawa sejumlah usulan dari pemerintah daerah, mulai dari pengembangan komoditas tebu, peternakan hingga kelapa sawit. Forum dialog bersama Kementerian Pertanian dinilai menjadi sarana penting untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
ADKASI turut mengapresiasi peran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selama ini aktif memberikan pendampingan dan edukasi kepada pemerintah daerah dalam pengembangan sektor peternakan.
Menanggapi apresiasi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus menjaga kebijakan yang berpihak kepada petani. Upaya itu dilakukan melalui stabilitas harga gabah, penguatan distribusi pupuk bersubsidi, hingga peningkatan produksi pangan nasional.
Baca Juga: Sulteng Raih 12 Medali dan Resmi Jadi Tuan Rumah Pesparawi Nasional XV Tahun 2029
Amran mengatakan keberhasilan pembangunan pertanian harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan petani. Karena itu pemerintah berkomitmen menjaga agar petani memperoleh harga jual yang menguntungkan, biaya produksi yang lebih efisien, serta akses yang semakin mudah terhadap berbagai sarana produksi.
Ia juga menekankan bahwa target swasembada pangan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha hingga para petani di seluruh Indonesia.***
Editor : Muhammad Awaludin