RADAR PALU – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar audiensi dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Jumat (5/6/2026), untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha sekaligus memperkuat sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani dan dihadiri sejumlah pengurus serta anggota dewan pakar.
Dalam kesempatan itu, APINDO menyampaikan berbagai masukan strategis terkait iklim investasi, kelancaran aktivitas industri dan ekspor, ketersediaan bahan baku, hingga efektivitas regulasi yang dinilai masih menjadi hambatan bagi dunia usaha.
Baca Juga: Ketua DPP APINDO Sulteng Ajak Mahasiswa Tangkap Peluang Pariwisata
Salah satu agenda utama yang disampaikan APINDO adalah pembentukan Debottlenecking Task Force, sebuah forum kolaboratif untuk mengidentifikasi dan mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang menghambat aktivitas sektor riil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut positif inisiatif tersebut dan menilai kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi elemen penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: APINDO Sulteng dan Standard Chartered Singapura Bahas Peluang Jejaring Bisnis Global
Dalam audiensi itu, kedua pihak juga membahas kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), khususnya untuk sektor perikanan dan kelautan.
APINDO berpandangan bahwa karakteristik industri perikanan sangat bergantung pada modal kerja dan perputaran arus kas yang cepat, sehingga kebijakan retensi DHE perlu mempertimbangkan fleksibilitas bagi sektor tersebut.
APINDO mengusulkan agar usaha perikanan memperoleh relaksasi atau pengecualian dari kewajiban retensi DHE.
Menurut organisasi tersebut, kontribusi sektor perikanan terhadap target retensi nasional relatif kecil, namun dampak kebijakan tersebut terhadap likuiditas usaha, keberlanjutan ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja dinilai cukup signifikan.
Selain isu DHE, pembahasan turut mencakup agenda reformasi logistik nasional serta pentingnya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara penguatan tata kelola dan kebutuhan dunia usaha terhadap kepastian hukum, efisiensi, serta daya saing.
Baca Juga: May Day 2026 Sulteng: Buruh, APINDO dan Pemprov Solid Bangun SDM Pekerja
Audiensi tersebut juga menegaskan kesamaan pandangan bahwa sektor industri tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah.
Oleh karena itu, perbaikan iklim investasi, penguatan daya saing industri, dan penyederhanaan proses bisnis serta regulasi dinilai harus menjadi agenda prioritas bersama.
Menteri Keuangan Purbaya menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan sektor swasta yang sehat dan kompetitif, didukung oleh kebijakan pemerintah yang adaptif terhadap dinamika di lapangan.
Baca Juga: Momentum May Day, Apindo Sulteng Ajak Sinergi Hadapi Tekanan Ekonomi
Berbagai masukan yang disampaikan APINDO akan ditelaah lebih lanjut, baik dalam lingkup kewenangan Kementerian Keuangan maupun melalui mekanisme koordinasi lintas kementerian.
Sebagai tindak lanjut, APINDO dan Kementerian Keuangan sepakat untuk membangun forum diskusi secara reguler agar proses identifikasi dan penyelesaian berbagai hambatan dunia usaha dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. ***
Editor : Talib