RADAR PALU – Niat hati ingin ikut menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), belasan kiai di Jawa Barat justru gigit jari. Alih-alih santri kenyang, aset pesantren seperti mobil hingga tanah malah ludes jadi korban dugaan penipuan.
Sebanyak 13 pengasuh pondok pesantren (Ponpes) di wilayah Jawa Barat kini merapat ke Jakarta. Mereka resmi meminta pendampingan hukum ke LBH PP GP Ansor pada Kamis (30/4/2026) lalu setelah merasa masuk jebakan Batman.
Para kiai dan gus ini mengaku tertipu oleh pihak yang mengatasnamakan Koperasi Santri Nusantara (Kopsantara) atau Dapur Santri Nusantara (DSN). Kerugiannya nggak main-main, mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per pesantren!
Baca Juga: Puluhan Siswa SD Keracunan MBG, Diduga Ikan Busuk
Cerita berawal saat pihak DSN menjanjikan program dapur Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Namanya program pemerintah, siapa yang nggak tertarik?
"Syaratnya kami diminta ajuin proposal dengan lahan minimal 400 meter persegi," ungkap salah satu pelapor.
Tak hanya lahan, para kiai ini juga diminta membayar biaya pendaftaran Rp1,5 juta dan menandatangani perjanjian commitment fee. Setelah itu, DSN menunjuk kontraktor untuk mulai membangun dapur di area pesantren secara bertahap.
Baca Juga: Prabowo Hentikan 1.030 Dapur MBG, Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi
Janji manisnya, seluruh biaya pembangunan bakal diganti atau di-reimburse setelah program berjalan. Namun nyatanya? Berbulan-bulan ditunggu, uang pengganti tak kunjung cair, kantor DSN mendadak pindah, dan pengurusnya hilang bak ditelan bumi.
Dampak dari dugaan penipuan ini sungguh menyayat hati. Salah satu pengasuh pesantren asal Cirebon, KH Ade Abdurrahman, curhat colongan soal betapa hancurnya kondisi finansial dan sosial mereka sekarang.
"Saya pribadi sudah menjual mobil dan aset lainnya untuk menutupi biaya. Ini berat sekali," ujar KH Ade dengan nada getir.
Konflik tak berhenti di urusan duit. KH Ade menyebut nama baik kiai dan pesantren kini tercoreng di mata warga sekitar. Banyak warga yang awalnya berharap bisa bekerja di dapur MBG tersebut kini merasa diberi harapan palsu.
"Kami dari pesantren tercemar di masyarakat, padahal banyak warga berharap bisa bekerja di sana. Sekarang semuanya macet total," tambahnya lagi.
Melihat kondisi para kiai yang terhimpit, LBH PP GP Ansor pun mulai bergerak. Mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk menyeret oknum di balik Kopsantara atau DSN ini ke jalur hukum.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pengelola institusi pendidikan agar lebih waspada terhadap oknum yang "menjual" nama program nasional demi keuntungan pribadi.
Warga Jawa Barat, khususnya para pengelola pesantren, kini berharap penuh agar uang mereka kembali dan keadilan segera ditegakkan. Jangan sampai program mulia untuk gizi anak bangsa justru jadi ladang korupsi oknum tak bertanggung jawab.***
Editor : Muhammad Awaludin