RADAR PALU – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, melontarkan peringatan keras kepada pemerintah daerah (Pemda) terkait kenaikan harga cabai merah, cabai besar, dan bawang merah yang kembali terjadi di sejumlah wilayah.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (13/4/2026), Tomsi menilai lonjakan harga tersebut bukan semata persoalan pasar, melainkan lemahnya antisipasi daerah terhadap ketersediaan pasokan.
“Kalau masyarakat kita gemar mengonsumsi cabai, harusnya ada upaya nyata. Ada rasa tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaannya,” tegas Tomsi.
Baca Juga: Dramatis! 2 Turis Rusia Dievakuasi dari Tebing Kuta
Ia secara khusus mendorong Pemda untuk mengintensifkan gerakan menanam, mengingat cabai dan bawang merah tergolong komoditas yang relatif mudah dibudidayakan di berbagai wilayah.
Menurutnya, ketergantungan pada pasokan dari luar daerah justru memperparah gejolak harga saat produksi terganggu.
Masalah ini, kata dia, bukan hal baru. Ketersediaan cabai dan bawang merah kerap menjadi persoalan berulang yang belum mampu diselesaikan secara sistematis oleh daerah.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Perkuat Layanan di 14 Embarkasi Haji, 80 Ribu Kilo Liter Avtur Disiapkan
Data Kementerian Pertanian per April 2026 menunjukkan defisit produksi cabai rawit dan cabai merah terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu utama kenaikan harga di pasar.
Tomsi mengungkapkan, pemerintah pusat telah berulang kali melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi—bahkan mencapai 163 kali. Namun, tanpa kesadaran dan aksi konkret dari daerah, upaya tersebut dinilai tidak akan efektif.
“Kesempatan sudah ada, arahan sudah jelas. Kalau tidak dimanfaatkan, itu keterlaluan,” ujarnya.
Baca Juga: Pelabuhan Dipindah Warga Tawaeli Terancam Kehilangan Nafkah
Selain mendorong produksi lokal, Pemda juga diminta aktif menjalin koordinasi dengan daerah yang mengalami surplus produksi. Langkah distribusi antardaerah dinilai penting untuk menekan ketimpangan pasokan yang berdampak pada harga.
Tak hanya itu, koordinasi dengan Kementerian Pertanian juga perlu diperkuat guna mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan defisit produksi.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pusat, di antaranya Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Deputi Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran.
Dengan kondisi saat ini, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan untuk tidak lagi sekadar merespons kenaikan harga, tetapi mampu mencegahnya melalui perencanaan produksi dan distribusi yang lebih matang. (*)
Editor : Agung Sumandjaya