RADAR PALU - Pemerintah resmi membuka rekrutmen 35.476 orang untuk mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan status pegawai BUMN kontrak dua tahun.
Rekrutmen dilakukan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dalam skema Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), diumumkan Menko Pangan Zulkifli Hasan, Selasa (15/4/2026). Pendaftaran dibuka hingga 24 April melalui situs resmi panselnas.
Rinci: 30 Ribu Manajer, 5 Ribu Pegawai Nelayan
Baca Juga: Sudah Dibangun, Banyak Gerai Koperasi di Sulteng Belum Beroperasi
Zulkifli Hasan menyebut total 35.476 formasi terdiri dari 30.000 posisi manajer koperasi KDKMP di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Sementara 5.476 posisi lainnya untuk pengelola KNMP yang akan berstatus pegawai di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.
Rekrutmen ini ditujukan untuk mencari SDM kompeten yang mampu mengelola koperasi desa dan kampung nelayan secara profesional.
Baca Juga: APBN Tanggung Cicilan Rp40 Triliun per Tahun, Skema Koperasi Merah Putih Tuai Pro-Kontra
Status BUMN, Kontrak 2 Tahun
Peserta yang lolos akan diangkat sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.
Skema ini disiapkan untuk memperkuat operasional koperasi dalam fase awal pengembangan program nasional tersebut.
“Pemerintah membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk terlibat langsung,” kata Zulkifli.
Syarat dan Jadwal Ketat
Seleksi dilakukan terbuka untuk lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan.
Pemerintah menetapkan batas minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 sebagai syarat administrasi awal.
Pendaftaran resmi sudah dimulai sejak 15 April dan akan ditutup pada 24 April 2026.
Baca Juga: Pemkot Palu Fokus Bangun Gerai Koperasi Merah Putih, Dorong UMKM Lokal
Dampak: Peluang Kerja dan Dorong Ekonomi Desa
Rekrutmen ini menjadi salah satu pembukaan lapangan kerja besar di sektor ekonomi desa dan perikanan.
Selain menyerap tenaga kerja terdidik, program ini juga diproyeksikan mempercepat penguatan koperasi sebagai motor ekonomi di tingkat desa dan kampung nelayan.
Pemerintah menargetkan pengelolaan koperasi lebih profesional dan berdampak langsung pada distribusi ekonomi masyarakat bawah.***
Editor : Muhammad Awaludin