RADAR PALU – Keputusan pemerintah Indonesia mengubah ejaan nama sejumlah negara asing langsung memicu efek domino luas. Bukan hanya soal istilah, perubahan ini berdampak ke buku pelajaran, pemberitaan media, hingga dokumen administrasi negara. Thailand kini resmi ditulis Tailan, sementara Uruguay menjadi Uruguai dalam kaidah bahasa Indonesia.
Dikutip dari Jawa Pos, kebijakan tersebut bukan keputusan sepihak. Indonesia secara resmi mengajukannya ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) sebagai bagian dari upaya standardisasi global penamaan geografis.
Ketetapan itu tercantum dalam dokumen Updated World Country Names: Short and Formal Names yang disampaikan pada 10 Maret 2025 dan dibahas dalam Sesi UNGEGN 2025 di New York, pada akhir April hingga awal Mei 2025.
Perubahan ejaan ini langsung menyentuh dunia pendidikan. Buku pelajaran, modul ajar, hingga materi ujian kini memiliki rujukan baru dalam menyebut nama negara asing. Istilah Thailand dan Uruguay dalam penulisan bahasa Indonesia tak lagi menjadi acuan utama.
Media massa pun tak bisa menghindar. Pemberitaan resmi, arsip redaksi, hingga konten digital dituntut mengikuti standar kebahasaan yang telah ditetapkan pemerintah agar selaras dengan aturan nasional.
Tak kalah penting, dokumen administrasi pemerintahan—mulai dari surat resmi, laporan antarinstansi, hingga dokumen kerja sama luar negeri—dituntut konsisten menggunakan ejaan baru tersebut.
Dalam dokumen yang dikutip Jawa Pos, pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian ejaan dilakukan untuk mengakhiri inkonsistensi lama. Selama ini, penulisan nama negara asing kerap berbeda antara dokumen resmi, media massa, dan bahan ajar.
Rujukan utama pembaruan ini adalah UNGEGN List of Country Names 2021 serta dokumen resmi Misi Tetap PBB tahun 2023. Tujuannya jelas: memastikan akurasi dan konsistensi linguistik dalam seluruh konteks resmi.
Finalisasi dokumen eksonim terbaru dilakukan pada akhir 2024. Prosesnya melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pakar linguistik dari Fakultas Ilmu Humaniora Universitas Indonesia, serta Kementerian Luar Negeri.
Kolaborasi lintas lembaga ini memastikan perubahan ejaan tidak menimbulkan persoalan diplomatik, sekaligus tetap sejalan dengan sistem bahasa Indonesia.
Melalui keputusan ini, Indonesia menegaskan bahwa bahasa memiliki peran strategis. Bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga penentu tertib administrasi, pendidikan, dan kredibilitas di tingkat global.
Efek domino pun tak terelakkan. Dari ruang kelas hingga ruang redaksi, dari dokumen negara hingga percakapan publik—cara Indonesia menyebut dunia kini benar-benar berubah.***
Editor : Muhammad Awaludin