RADAR PALU — Pemagaran lahan di Kota Palu menuai polemik setelah Christina Natalia Esmeralda mengaku kehilangan akses keluar-masuk rumah yang telah ditempatinya sejak 2011 di Jl. Tg Satu Lorong Karoya, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, RW III, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kondisi tersebut membuat Christina kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak memiliki akses jalan langsung dari rumahnya. Sementara itu, pemilik lahan, Herman, bersikukuh pagar tersebut dibangun di atas tanah miliknya sesuai sertifikat.
Christina mengatakan, persoalan mulai mencuat setelah suaminya meninggal dunia pada Maret 2025. Ia mengaku telah tinggal di rumah tersebut bersama almarhum suaminya sejak 2011.
Menurut Christina, ketika ditemui di kediamannya, Jumat (6/11/2026), persoalan bermula ketika pihak keluarga suaminya meminta sertifikat rumah untuk diperlihatkan. Namun, permintaan itu kemudian berkembang menjadi permintaan agar dirinya menyerahkan sertifikat dan kembali ke rumah orang tuanya di Jakarta.
Baca Juga: Imbauan Pembatasan Vape Berdampak pada Penjualan, Pedagang: Pasti Ada Penurunan
“Mereka meminta saya menyerahkan sertifikat rumah dan meminta saya pulang ke orang tua saya di Jakarta. Tapi bagi saya, saya tidak mau melepaskan begitu saja,” ungkap Christina.
Ia menjelaskan, pemagaran menggunakan pagar lipat mulai dilakukan sekitar Juni 2026. Sebelumnya, area tersebut juga sempat ditutup menggunakan pagar seng.
Sejak akses rumahnya tertutup, Christina mengaku kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk membeli bahan bakar dan kebutuhan makanan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ia kini bergantung pada bantuan teman-temannya.
Baca Juga: Bank Sulteng Perkuat Sistem, Layanan Transaksi Berangsur Pulih
“Saya sama sekali tidak ada akses untuk keluar rumah. Untuk membeli bahan bakar dan makanan juga tidak bisa. Jadi saya bergantung pada teman-teman karena saya tidak punya keluarga di sini,” ujarnya.
Christina menyebut, sebelum pemagaran dilakukan, sempat ada komunikasi dengan pihak keluarga suaminya. Namun, menurutnya, pembicaraan tersebut kembali berkaitan dengan permintaan sertifikat rumah dan agar dirinya meninggalkan tempat tinggal tersebut.
Di sisi lain, Herman selaku pemilik lahan membantah tudingan bahwa dirinya berupaya menguasai aset milik orang lain. Ia menegaskan, lahan yang dipagari merupakan tanah miliknya berdasarkan sertifikat yang dimiliki.
Baca Juga: BULOG Sulteng Perkuat Koordinasi Lintas Sektor, Evaluasi Penyaluran SPHP dan Minyakita
“Tanahnya saya sesuai sertifikat, tanahnya saya, bukan tanahnya dia,” tegas Herman.
Herman menjelaskan, lahan tersebut telah diperolehnya sejak 2003 dan sebelumnya memang sudah dipagari. Ia menyebut, pembangunan pagar dilakukan dengan menyesuaikan batas kepemilikan tanah berdasarkan sertifikat.
Menurut Herman, posisi pagar dibuat agak miring dari tembok karena sebagian tanahnya telah dikurangi untuk memperlebar akses jalan yang digunakan tiga keluarga.
Baca Juga: Prof. Eka Dorong Morut Jadi Pusat Layanan Kesehatan Sendiri
Ia juga menyebut pemasangan pagar bertujuan memperjelas batas kepemilikan lahannya. Herman mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Wali Kota Palu melalui komunikasi telepon. Ia mempertanyakan alasan dirinya harus membongkar pagar.
“Kenapa saya yang harus dirugikan dengan membongkar pagar, sementara dia tidak pernah meminta izin kepada saya?” ujarnya.
Herman turut menjelaskan bahwa terdapat anggota keluarganya yang tinggal di lokasi tersebut dan membutuhkan perhatian, terutama orang tuanya yang sedang sakit kanker payudara. Ia mengatakan pemasangan kamera CCTV dilakukan untuk menjaga keamanan orang tuanya.
Baca Juga: KONI Morut Pastikan 240 Atlet Siap Hadapi Porprov X Sulteng
Persoalan ini memperlihatkan perbedaan keterangan antara Christina dan Herman terkait kepemilikan lahan, akses jalan, serta alasan pemagaran. Christina mengaku kehilangan akses menuju rumahnya, sedangkan Herman menyatakan pagar tersebut berdiri di atas tanah miliknya sesuai sertifikat.***
Editor : MOH FATHAHILA