RADAR PALU - Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin memberi peringatan keras kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Ia meminta anggaran pemerintah dikelola secara profesional, transparan, dan tidak disalahgunakan.
Imelda menegaskan setiap proses PBJ harus berorientasi pada hasil. Penyedia tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga memastikan hasilnya sesuai spesifikasi dan memiliki kualitas yang baik.
Peringatan itu disampaikan Imelda dalam kegiatan sosialisasi antikorupsi bagi penyedia barang dan jasa di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Selasa (1/9/2026).
Baca Juga: Inspektorat Palu Akui Pengawasan PBJ Terkendala, Belum Bisa Masuk Sistem
Ia juga mengingatkan agar kegiatan sosialisasi maupun pelatihan tidak sekadar menjadi formalitas untuk menggugurkan kewajiban. Pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut harus diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Jangan hanya menggugurkan kewajiban di kegiatan dan pelatihan. Keluar dari ruangan ini, kita sudah paham apa inti atau maksud dari kegiatan tersebut,” katanya
Imelda turut menyoroti temuan pemeriksaan BPK yang masih berstatus potensi. Menurutnya, status tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi jajaran pemerintah maupun pihak terkait untuk menganggap persoalan sebagai hal sepele.
Baca Juga: Komisi B Soroti Perlindungan BPJS bagi Pelaku Usaha Rentan di Palu
Sebaliknya, potensi temuan harus dipandang sebagai peringatan agar segera dilakukan perbaikan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.
"Jangan kita selalu berpikir, oh masih potensi, tidak apa-apa. Justru itu sudah warning buat kita, alarm," tegasnya.
Menurut Imelda, sikap abai terhadap peringatan pemeriksaan dapat membuka ruang munculnya persoalan dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Karena itu, setiap indikasi masalah harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Baca Juga: Disnakertrans Banggai dan UPT Pengawas Ketenagakerjaan Sulteng Awasi 5 Perusahaan di Luwuk Timur
Imelda meminta seluruh pihak yang terlibat dalam PBJ memahami bahwa anggaran pemerintah pada dasarnya merupakan uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan.
"Satu rupiah uang ini adalah uang rakyat, bukan uang kita," tekannya. ***
Editor : Annisa Tri Yusnida