Wagub Sulteng Ingatkan OPD, Dokumen Pengadaan Tak Lengkap Bisa Jadi Temuan BPK
RADAR PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak mengabaikan kelengkapan administrasi dalam pengadaan barang dan jasa. Dokumen yang tidak lengkap dinilai berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peringatan itu disampaikan Reny saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Semester I Tahun 2026 di Ruang Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (15/7/2026).
Di hadapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Reny menegaskan seluruh proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Seluruh proses pengadaan harus dilaksanakan sesuai aturan dan memiliki dasar yang jelas. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
Menurut Reny, masih banyak pihak yang menganggap dokumen administrasi hanya sebagai pelengkap. Padahal, seluruh dokumen menjadi bukti bahwa proses pengadaan telah dilaksanakan secara benar dan sesuai aturan.
Ia menyebut dokumen seperti Rencana Umum Pengadaan (RUP), Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, kontrak, invoice atau bukti penerimaan barang, hingga dokumen pendukung lainnya harus disiapkan secara lengkap.
Baca Juga: Nobar Piala Dunia Disulap Jadi Mesin Penggerak Ekonomi, Festival Rakyat Nusantara Resmi Dibuka
"Jangan pernah menganggap dokumen administrasi sebagai pelengkap. Justru administrasi yang lengkap menjadi bukti bahwa seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Reny menjelaskan, tahapan pengadaan harus dilakukan secara berurutan. Dimulai dari penginputan kegiatan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SiRUP, penyusunan KAK, spesifikasi teknis, hingga penyelesaian administrasi pembayaran.
Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang agar tidak muncul persoalan di tengah pelaksanaan, seperti kegiatan yang belum tercantum dalam RUP, perubahan kebutuhan, maupun penyusunan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil.
