RADAR PALU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Palu menemukan banyak data anak putus sekolah (APS) yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah dilakukan verifikasi, sebagian nama yang masih tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ternyata sudah bekerja bahkan telah menikah.
Temuan itu diperoleh setelah Disdikbud Kota Palu melakukan penelusuran terhadap lebih dari seribu data APS yang diterima dari pemerintah pusat. Proses verifikasi dilakukan secara by name by address dengan melibatkan operator sekolah hingga penelusuran nomor telepon.
Kepala Disdikbud Kota Palu, Hardi, mengatakan validasi dilakukan untuk memastikan kondisi riil setiap anak yang masuk dalam basis data tersebut.
Baca Juga: Sulteng Gandeng Unhas, Jalur Afirmasi Dibuka hingga Akhir Juli 2026 untuk Calon Mahasiswa
"Hasil penelusuran menunjukkan ada yang sudah bekerja, ada yang sudah menikah, tetapi masih tercatat dalam Dapodik sebagai siswa yang tidak tamat sekolah," kata Hardi kepada Radar Palu, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, sebagian besar anak yang masih tercatat sebagai putus sekolah kini telah memasuki usia produktif. Kondisi itu membuat banyak dari mereka memilih bekerja sehingga tidak lagi berminat melanjutkan pendidikan formal.
Meski demikian, Disdikbud tetap berupaya mengembalikan anak-anak yang masih berada pada usia sekolah ke jalur pendidikan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memberikan akses pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, maupun Paket C.
Baca Juga: BYD Bukukan Penjualan 5.264 Unit di Indonesia Selama Juni
"Kami bekerja sama dengan PKBM untuk turun ke lapangan mencari anak-anak yang tidak sekolah. Kalau masih usia sekolah dan masih ingin melanjutkan, kami arahkan mengikuti pendidikan kesetaraan sesuai jenjangnya," jelas Hardi.
Selain PKBM, Disdikbud juga melibatkan pemerintah kelurahan dalam menelusuri keberadaan anak-anak yang masih tercatat sebagai putus sekolah. Data yang dimiliki telah dilengkapi nama dan alamat sehingga memudahkan proses pencarian.
Namun, proses verifikasi tidak selalu berjalan mulus. Hardi mengungkapkan, banyak alamat dalam data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sejumlah anak diketahui telah pindah rumah, berpindah daerah, atau sebelumnya hanya tinggal sementara sehingga sulit ditemukan.
"Beberapa fakta yang kami temukan, anaknya sudah tidak ada di alamat tersebut. Ada yang sudah pindah, ada yang dulu hanya mengontrak atau tinggal bersama keluarganya. Saat kami telusuri, mereka sudah tidak ditemukan lagi," ungkapnya.
Disdikbud juga mengoptimalkan peran operator sekolah untuk terus memperbarui data Dapodik agar kondisi di lapangan dapat tercermin lebih akurat dalam basis data nasional.
Hardi menegaskan, persoalan anak putus sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Menurutnya, diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar anak-anak yang masih memiliki peluang kembali belajar dapat memperoleh hak pendidikannya.
"Ini bukan hanya pekerjaan rumah Dinas Pendidikan. Peran lintas sektor sangat dibutuhkan agar anak-anak yang masih bisa kembali belajar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan," pungkasnya.***
Editor : Muhammad Awaludin