RADAR PALU – Tingginya angka kasus HIV/AIDS di Kota Palu menjadi perhatian berbagai pihak. Yayasan Peta Asa Nusantara mendorong Pemerintah Kota Palu melakukan riset komprehensif guna mengidentifikasi faktor penyebab sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan yang selama ini diterapkan.
Salah satu regulasi yang dinilai perlu dievaluasi adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang HIV/AIDS. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjawab tantangan penanganan HIV di Kota Palu.
Direktur Eksekutif Yayasan Peta Asa Nusantara, Renaldi Anugrah Paliudju, mengatakan kebutuhan akan riset berbasis data menjadi penting agar pemerintah memiliki landasan ilmiah dalam menyusun strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif.
Baca Juga: Dinkes Palu Catat 2.024 Kasus HIV, Didominasi Usia Produktif
"Hari ini kami bertemu dengan Ibu Wakil Wali Kota membicarakan tingginya angka HIV di Kota Palu. Kami mendorong adanya riset yang kemudian melahirkan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah daerah, termasuk Perda tahun 2018 terkait HIV/AIDS," ujar Renaldi saat ditemui di Kantor Wali Kota Palu, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, kajian yang direncanakan tidak hanya berfokus pada jumlah kasus yang tercatat, tetapi juga akan menelaah berbagai faktor yang memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat secara lebih luas.
Pendekatan yang digunakan nantinya akan berbasis data dan teori kesisteman, sehingga mampu memetakan keterkaitan antara berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, hingga akses layanan kesehatan yang berhubungan dengan penyebaran HIV.
Baca Juga: Kasus HIV di Kota Palu Capai 2.021, DPRD Dorong Riset Mendalam untuk Ungkap Akar Penyebaran
Renaldi menilai hasil penelitian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Palu disebut mendorong Yayasan Peta Asa Nusantara untuk berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) guna menyusun kajian yang lebih komprehensif.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan hasil penelitian tidak hanya menghasilkan data akademik, tetapi juga rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata oleh pemerintah daerah.
Dalam prosesnya, Renaldi menegaskan bahwa riset tersebut akan melibatkan berbagai unsur di Kota Palu. Selain pemerintah, sejumlah pemangku kepentingan lain juga akan diajak berpartisipasi, termasuk organisasi kepemudaan, lembaga adat, tokoh agama, dan komunitas masyarakat.
"Kami ingin seluruh stakeholder di Kota Palu bersinergi dan berkolaborasi untuk bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan HIV yang ada," katanya.
Menurutnya, penanganan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar upaya pencegahan, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Yayasan Peta Asa Nusantara berharap hasil riset yang dilakukan nantinya mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat Kota Palu.
Baca Juga: Alarm HIV di Sulteng: Kasus Meningkat Mahasiswa Disorot
"Harapannya Kota Palu menjadi kota yang semakin sehat, masyarakatnya semakin cerdas, dan kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tutup Renaldi.
Riset tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat strategi penanganan HIV/AIDS di Kota Palu, sekaligus memastikan kebijakan yang diterapkan mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. ***
Editor : Muhammad Awaludin