RADAR PALU – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Tengah mencapai Rp17,21 triliun hingga 30 September 2026. Nilai tersebut setara 75,38 persen dari pagu anggaran, dengan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp11,94 triliun.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah, Evy Mulyani, menyampaikan bahwa APBN terus berperan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mendukung pelayanan publik, dan memperkuat pembangunan daerah.
Berdasarkan laporan Asset Liability Committee (ALCo) Regional Sulawesi Tengah, realisasi belanja tersebut mencerminkan dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas ekonomi di daerah.
Baca Juga: DJPb Sulteng Perkuat Kompetensi Aparatur dan Talenta Muda Bidang Keuangan
“Dari total penyaluran TKD, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp7,60 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp103,17 miliar, DAK Nonfisik Rp2,16 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,50 triliun, serta Dana Desa Rp530,58 miliar,” kata Evy Mulyani.
Lanjutnya, penyaluran dana tersebut mendukung pelaksanaan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan di tingkat desa.
Meski demikian, besarnya anggaran yang terserap bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan fiskal. Efektivitas belanja, ketepatan sasaran program, serta manfaat yang dirasakan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam menilai kualitas pelaksanaan anggaran.
Baca Juga: PC JMSI Touna Resmi Dilantik, Siap Perkuat Ekosistem Pers Profesional
“Dari sisi makroekonomi, Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Industri pengolahan, terutama yang berkaitan dengan komoditas nikel, besi baja, dan kokas, masih menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah,” sebutnya.
Selain aktivitas industri, administrasi pemerintahan dan belanja publik turut mendukung perputaran ekonomi serta penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
Sementara itu kata dia, untuk inflasi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 0,51 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 3,21 persen secara tahunan. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama melalui pengendalian inflasi serta penguatan produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok.
Baca Juga: Safri Tantang Pengurus PKB Tojo Una-Una Tinggalkan Pola Lama dan Perkuat Kinerja
Ke depan, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan penguatan keterkaitan antara industri pengolahan dan ekonomi masyarakat. “Hal ini penting agar aktivitas industri turut membuka kesempatan kerja, memperluas peluang usaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Evy.
Dari sisi pendapatan, penerimaan APBN regional Sulawesi Tengah mencapai Rp5,43 triliun atau 65,05 persen dari target. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan dalam negeri tercatat sebesar Rp2,99 triliun.
Capaian penerimaan tersebut menunjukkan peran aktivitas ekonomi daerah dalam mendukung pendapatan negara. Penguatan basis usaha, kepatuhan perpajakan, dan pengembangan sektor produktif menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan penerimaan.
Di sisi lain, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Sulawesi Tengah mencapai Rp13,99 triliun atau 65,88 persen dari target. Pendapatan tersebut antara lain berasal dari transfer sebesar Rp10,19 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp3,72 triliun.
Baca Juga: Curi Kambing di Mamboro, Pelaku Ditangkap di Sigi, Satu Rekannya Diburu
Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp12,58 triliun atau 55,93 persen dari pagu anggaran.
Memasuki triwulan terakhir 2026, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan pelaksanaan belanja, terutama program yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sinergi APBN dan APBD diperlukan agar program pemerintah pusat dan daerah saling melengkapi, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas layanan dasar.
Baca Juga: Buka Diklat Ideologi Pancasila Paskibra, Imelda Tantang Pelajar Palu Berani Bermimpi Besar
Evy Mulyani menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada realisasi anggaran, tetapi juga pada hasil pembangunan. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan program berjalan efektif dan akuntabel.
“Sulawesi Tengah memiliki potensi ekonomi pada sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai kegiatan usaha berbasis sumber daya lokal. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui peningkatan produktivitas, penguatan UMKM, perluasan akses pasar, dan pengembangan rantai pasok lokal,” jelasnya.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia, konektivitas wilayah, serta pelayanan publik juga menjadi faktor penting untuk memperkuat daya saing daerah dalam jangka panjang.
Baca Juga: Tawuran Anoa-Nunu Telan Korban Jiwa, Bunda Wiwik: Bertentangan dengan Nosarara Nosabatutu
Melalui Kanwil DJPb Sulawesi Tengah bersama unit Kementerian Keuangan lainnya, pemerintah terus mendorong pemantauan kinerja fiskal, analisis ekonomi regional, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data.
“Dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan koordinasi kebijakan yang semakin kuat, APBN dan APBD diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” tutup Evy.***
Editor : Mugni Supardi