RADARPALU – Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial agar penyaluran semakin tepat sasaran.
Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa proses perbaikan data terus dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bagian dari upaya pembenahan Data Terpadu Sosial Ekonomj Nasional (DTSEN) yang berlaku secara nasional.
“Perbaikan data terus berjalan, karena ini memang menjadi perhatian bersama, tidak hanya di Kota Palu tapi di seluruh Indonesia,” ujar Susik dalam agenda Penanggulangan Kemiskinan di Auditorium Kantor Wali Kota Palu pada Selasa (14/4/2026).
Baca Juga: Bappeda Sulteng Buka Data Program ke Media
Selain itu, Dinas Sosial juga terus melakukan verifikasi lapangan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi seperti pencocokan data berbasis titik koordinat.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi penerima bantuan sesuai dengan data yang tercatat.
Dalam pelaksanaan program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pihaknya tetap berpedoman pada DTSEN sebagai acuan utama. Namun demikian, evaluasi terus dilakukan secara berkala.
Baca Juga: Semeru Erupsi, Awan Panas Luncur 3 Km dari Puncak
“Kami tetap menggunakan DTSEN sesuai aturan, tetapi jika dalam perjalanan ada yang sudah tidak sesuai, maka akan dilakukan penyesuaian,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa proses graduasi atau pengeluaran dari daftar penerima manfaat merupakan bagian dari indikator keberhasilan program, khususnya bagi masyarakat yang kondisi ekonominya telah membaik.
Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Sosial mengajak seluruh unsur pemerintah di tingkat kelurahan hingga RT/RW untuk bersama-sama melakukan pencermatan data secara objektif dan akurat.
“Ini juga menjadi tantangan untuk kita semua maka dari itu saya mohon kerjasama kepada seluruh lurah dan rt/rw untuk lakukan gradasi data,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penerbitan surat keterangan tidak mampu agar benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak.
Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan penyaluran bantuan sosial di Kota Palu dapat semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Baca Juga: Dishub Palu Luruskan Isu Pencabutan Larangan Parkir di Jalan Hasanuddin
Pada kesempatan itu, Susik juga menyampaikan kepada camat ataupun lurah kembali melakukan pertemuan kepada masyarakatnya untuk tidak menggunakan judi online dan pinjaman online.
“Ini akan secara otomatis dihentikan oleh kemensos dan kemarin masuk di laporan kami dari desil satu sampai desil empat banyaknya masyarakat yang dinonaktifkan akibat judi online,” jelasnya.
Menurutnya, hal ini perlu di sosialisasikan kepada masyarakat kota Palu agar tidak tergiur dengan hal tersebut.(rna)
Editor : Mugni Supardi