RADAR PALU - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi berstatus sebagai Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 22 Desember 2025.
Dengan status tersebut, BSI kini sejajar dengan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.
Dari sisi aset, posisi BSI juga semakin menguat dan tinggal selangkah lagi untuk melampaui BTN yang saat ini berada di peringkat kelima nasional berdasarkan total aset perbankan.
Kepala Cabang BSI Palu, Ahmad Yani M mengatakan bahwa untuk tahun ini, BSI menetapkan dua fokus utama, yakni penguatan literasi keuangan syariah dan percepatan digitalisasi layanan.
Selama ini, persepsi masyarakat terhadap BSI masih didominasi sebagai bank yang hanya melayani kebutuhan haji. Padahal, BSI memiliki beragam produk keuangan, salah satunya investasi emas berbasis syariah.
Produk tabungan emas dan cicil emas disebut menjadi unggulan karena dapat diakses sepenuhnya secara digital melalui telepon genggam.
“Untuk pembukaan tabungan emas sendiri itu kan dimulai dengan nominal Rp50 ribu, sehingga itu sudah dapat menyasar segmen anak muda, termasuk pelajar SMA, agar mulai terbiasa berinvestasi sejak dini,” ujar Ahmad Yani M kepada Radar Palu saat ditemui pada Jumat (8/1/2026).
Selain itu, digitalisasi juga menjadi fokus utama layanan BSI, mulai dari pembukaan tabungan haji, tabungan emas, hingga layanan investasi yang seluruhnya dapat dilakukan melalui aplikasi BYOND by BSI.
Untuk tabungan haji, setoran awal ditetapkan sebesar Rp100 ribu, sementara tabungan emas dapat dibuka dengan setoran awal Rp50 ribu. Seluruh proses pembukaan rekening dapat dilakukan kurang dari 10 menit dengan persyaratan yang sederhana, cukup menggunakan KTP.
Selain menyasar generasi muda, BSI juga aktif melakukan edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah serta berbagai komunitas, dengan harapan pemahaman masyarakat terhadap produk syariah dan investasi emas semakin meningkat.
Di sisi lain, BSI juga memperkuat dukungannya terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sebagai salah satu bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), BSI menargetkan peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM. Segmen ini dinilai strategis karena sebagian besar nasabah BSI berasal dari kalangan pedagang pasar.
Sebagai bentuk penguatan layanan kepada UMKM, BSI merencanakan pembukaan Lapak BSI, yakni kantor layanan representatif berskala kecil yang akan ditempatkan di kawasan pasar tradisional.
Lapak tersebut diharapkan dapat memudahkan pedagang dalam mengakses layanan perbankan, termasuk transaksi harian, pembiayaan, serta pembayaran retribusi pasar secara digital.
Untuk mendukung hal tersebut, BSI telah menjalin komunikasi dengan Dinas Industri dan Perdagangan setempat guna mendorong kerja sama digitalisasi pembayaran retribusi pasar melalui sistem BSI.
Tahap awal pengembangan difokuskan pada beberapa pasar di Kota Palu, seperti Pasar Masomba, sebelum diperluas ke seluruh pasar di wilayah Kota Palu.
Terkait layanan haji, BSI mengimbau masyarakat agar mempersiapkan pendaftaran sejak dini mengingat antrean keberangkatan haji di Kota Palu yang telah mencapai lebih dari 20 tahun. Penundaan pendaftaran dinilai berpotensi memperpanjang masa tunggu secara signifikan.
Sebagai alternatif persiapan dana haji, BSI juga menawarkan skema tabungan emas dan cicil emas yang dapat dikombinasikan dengan tabungan haji.
Melalui skema tersebut, masyarakat dapat mempersiapkan setoran awal haji sebesar Rp25 juta secara bertahap melalui investasi emas, seiring dengan tren kenaikan harga emas dalam jangka panjang.
Dengan status baru sebagai bank BUMN, penguatan digitalisasi layanan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta fokus pada pengembangan UMKM, BSI optimistis dapat memperluas perannya sebagai bank syariah nasional yang inklusif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di Kota Palu dan Sulawesi Tengah.(rna)
Editor : Mugni Supardi