RADAR PALU - Perwakilan CERAH, Sartika, menilai Sulawesi Tengah memiliki modal dan komitmen yang cukup kuat untuk mempercepat transisi energi dan memperbaiki tata kelola mineral strategis.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan diskusi publik kolaborasi lintas sektor dan daerah yang digelar di Palu.
Menurut Sartika, sejumlah langkah awal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah patut diapresiasi.
Mulai dari penetapan target alokasi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 30,51 persen, hingga terbitnya Surat Edaran Gubernur 0670 tentang pemanfaatan PLTS dan PLTL.
"Itu menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah sudah terbentuk. Tinggal bagaimana memperkuat kelembagaan agar komitmen itu bisa naik kelas menjadi kebijakan yang responsif dan progresif," jelasnya.
Sartika menyampaikan, pembangkit off-grid yang dibangun pemerintah telah memberi manfaat bagi sejumlah wilayah yang tidak terjangkau PLN.
Ia menilai sistem ini masih bisa diperkuat melalui pendampingan berkelanjutan serta kolaborasi dengan pihak ketiga dan sektor swasta.
"Potensinya besar. Masyarakat hanya perlu dukungan teknis lanjutan agar pembangkit dapat beroperasi secara berkelanjutan," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi tingginya realisasi anggaran provinsi se-Indonesia untuk pengembangan EBT pada 2024 yang mencapai 86,67 persen dari total Rp6,1 miliar APBD.
Sartika berharap capaian ini dapat ditingkatkan menjadi pemanfaatan penuh sehingga peralihan menuju energi bersih berjalan lebih optimal.
Di sisi regulasi, Sartika menyebut adanya beberapa batasan kewenangan daerah. Namun ia menilai kondisi tersebut menjadi peluang untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah agar proyek energi terbarukan dapat dikelola lebih efisien dan menyeluruh.
Ia menambahkan, kapasitas SDM pemerintah daerah juga semakin berkembang. Dengan perluasan pelatihan isu energi dan penguatan institusi pendidikan, ia optimistis daerah mampu memenuhi kebutuhan tenaga ahli di sektor EBT.
Selain itu, ia juga menyoroti perkembangan pemasangan panel surya atap di sejumlah gedung pemerintah di Sulteng.
Ia menilai langkah ini bisa menjadi contoh positif bagi instansi lain maupun fasilitas publik. Selain mengurangi emisi, pemanfaatan energi surya membantu menekan biaya operasional gedung.
Menurutnya, peluang peningkatan transisi energi juga dapat ditopang oleh pendidikan. Beberapa beasiswa yang ada di Sulteng dinilai dapat diarahkan untuk memperkuat kompetensi di bidang energi terbarukan.
"Integrasi kurikulum di bidang ekonomi, hukum, hingga arsitektur akan membawa dampak jangka panjang bagi kesiapan SDM daerah," tuturnya.
Sartika menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi energi terbarukan yang besar dan masih dapat dimaksimalkan.
Ia mendorong penyelarasan kewenangan antar-OPD agar pengembangan proyek seperti PJUTS bisa berjalan lebih efektif dan konsisten.
Pada bagian penutup, Sartika menekankan bahwa transisi energi harus bersifat inklusif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
"Semua pihak punya peran. Pemerintah daerah sudah menunjukkan langkah awal positif. Ke depan, dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, Sulteng bisa menjadi contoh praktik transisi energi yang adil dan berkelanjutan," ujarnya.(rna)
Editor : Mugni Supardi