Hal tersebut disampaikan Imelda dalam kegiatan sosialisasi pengangguran PBB-P2 bersama jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan. Ia menekankan agar waktu satu setengah bulan ke depan dimaksimalkan, mengingat batas perhitungan capaian realisasi hanya sampai pertengahan Desember.
"Saya minta camat dan lurah setiap hari melakukan controlling. Jangan cepat percaya laporan bawahan. Tingkat kecurigaan kita harus tinggi, pastikan SPPT ini benar-benar sampai ke wajib pajak," tegas Wawali, Imelda Liliana Muhidin pada, Jumat (31/10/2025).
Imelda mengungkapkan sejumlah temuan di lapangan yang dinilai menghambat pembayaran. Salah satunya adanya SPPT ganda serta perbedaan nomor objek pajak yang membuat warga kebingungan.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah dalam penataan basis data perpajakan. Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera membenahi sistem serta mempercepat proses validasi data objek pajak.
Imelda juga mengaku turun langsung secara mendadak ke Kantor Bapenda dan menemukan tingginya antusiasme masyarakat yang ingin membayar pajak.
"Sampai parkiran penuh. Banyak warga yang bayar pajak restoran, pajak lainnya, termasuk PBB. Ini momentum yang harus dimanfaatkan," ujarnya.
Namun ia menegaskan semangat itu bisa hilang jika petugas tidak cepat menangani masalah-masalah administrasi, terutama SPPT yang bermasalah atau tidak pernah diterima warga.
Dalam pemaparan data, Wawali menunjukkan masih banyak kecamatan yang capaian PBB-nya jauh dari target. Bahkan beberapa wilayah masih di angka 70–80 persen kekurangan.
Imelda mempertanyakan kendala yang dihadapi para lurah, terutama wilayah dengan angka kekurangan terbanyak. Ia mengingatkan agar seluruh pegawai, termasuk P3K yang bertugas di kelurahan dan kecamatan, dikerahkan untuk membantu pengecekan lapangan.
Dengan waktu efektif hanya sekitar satu setengah bulan, Imelda meminta seluruh jajaran bekerja lebih keras, turun langsung memetakan masalah, dan memastikan SPPT sampai ke tangan wajib pajak.
"Desember tidak bisa dihitung penuh. Yang kita kejar itu November, dan minggu pertama sudah berjalan. Jadi tidak ada waktu lagi untuk longgar. Target ini harus digenjot setiap hari," terangnya.
Ia juga mengingatkan instruksi tegas Wali Kota kepada seluruh OPD dan pemerintah kecamatan-kelurahan agar realisasi PBB mencapai target yang telah ditetapkan.
"Konsekuensi dari tidak tercapainya target ini sudah jelas disampaikan Pak Wali. Jadi saya minta seluruhnya serius," imbuhnya.(rna)
Editor : Mugni Supardi