RADAR PALU - Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkarson Hehi melontarkan peringatan keras kepada jajaran pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru dilantik.
Delis meminta para pejabat tidak buru-buru bermain politik menjelang Pilkada 2031.
Dia juga menegaskan tidak ada jual-beli jabatan selama dirinya bersama Wakil Bupati Djira Kendjo menjalankan pemerintahan.
Baca Juga: Menteri Pertanian Amran Sulaiman Hadiri Panen Raya Padi di Toili
Peringatan itu disampaikan Delis saat melantik pejabat eselon II atau pejabat tinggi pratama di Ruang Pola Kantor Bupati Morut, Kamis (10/9/2026).
Mereka yang dilantik yakni Atra Towinangku sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Patta Toba sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, dan Jibrail Abd. Kadir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Selanjutnya, Armansyah Abdul Pattah sebagai Asisten Administrasi Umum, Defridas Hi. Sabolla sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ridwan Nonci sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
Baca Juga: 623 Orang Ikuti Orientasi PPPK Tahun 2026
Kemudian, Delnan Lauende sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Delfia Parenta sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Herry Yohanes Pinontoan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah, Moh. Ridwan Daeng Malureng sebagai Kepala Dinas Sosial Daerah, serta Syarifudin sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.
Pelantikan tersebut, menurut Delis, merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan dilakukan berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah.
Baca Juga: Terima Massa Aksi Sambil Lesehan di Aspal, Bunda Wiwik Jawab Semua Tuntutan Mahasiswa
Proses mutasi dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama bahkan telah dibahas cukup lama dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
"Bagaimana bisa menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Dan tentunya sesuai dengan bidang, kapasitas, dan kapabilitas masing-masing personal," ujar Delis.
Salah satu sentilan paling tegas Delis ditujukan kepada pejabat yang mulai melakukan manuver politik.
Baca Juga: Dihina di Medsos, Bupati Buol Melapor Pencemaran Nama Baiknya di Polda Sulteng
Dia mengaku melihat adanya pejabat yang mulai "main-main politik" meski Pilkada 2031 masih cukup jauh.
"Ada saya lihat mulai main-main politik lagi. Hei, Belanda masih jauh, Pilkada 2031," kata Delis.
Dia mengaku mengetahui adanya manuver politik yang dilakukan secara diam-diam.
Baca Juga: Delis Tantang 36 Kades Baru Turunkan Kemiskinan Desa
"Ada yang saya lihat mulai manuver diam-diam. Intelijen kita banyak," lanjutnya.
Delis kemudian memberikan peringatan langsung kepada para pejabat tersebut.
"Saya ingatkan, hati-hati, jangan kage so dicopot," tegasnya.
Baca Juga: Direktur RSUD Undata Jelaskan Kondisi Ny. Masdiana, Disebut Sesak Berat dan Tak Ada Rencana Operasi
Menurut Delis, loyalitas menjadi salah satu syarat penting bagi pejabat yang berada dalam jajaran pemerintahannya.
Sebab, pemerintahan membutuhkan kesamaan visi, cara pandang, dan semangat untuk membangun daerah.
"Kalau kita sudah tidak punya satu kesamaan visi, kalau kita sudah tidak punya kesamaan cara pandang, kalau kita sudah tidak punya kesamaan semangat lagi untuk membangun, sulit kita akan maju," katanya.
Baca Juga: Bunda Wiwik Dorong Perempuan Sulteng Lebih Aktif Terlibat dalam Politik
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Delis juga kembali menegaskan bahwa jabatan di lingkungan Pemkab Morut tidak diperoleh dengan membayar sejumlah uang.
Dia menyebut tidak ada satu pun pejabat yang dilantik mengeluarkan uang untuk mendapatkan posisi tersebut.
"Tidak satupun dari Bapak-Ibu kami yang menempati jabatan ini yang mengeluarkan uang satu sen pun untuk mendapatkan posisi atau jabatan," ujarnya.
Baca Juga: Program Bedah Rumah Sulteng Sasar Keluarga Desil 1 hingga 4
Delis mengatakan, praktik semacam itu mungkin terjadi di daerah lain dalam bentuk yang disebutnya sebagai "lelang jabatan".
Namun, sejak dirinya bersama Wakil Bupati menerima amanah memimpin Morut, dia memastikan tidak pernah meminta uang dalam proses pelantikan.
Hal itu, kata dia, bukan hanya berlaku untuk pelantikan pejabat, tetapi juga dalam penerimaan pegawai dan proses lainnya.
Baca Juga: Tim Tabur Kejaksaan Amankan DPO Korupsi Pengadaan Tanah di Palu
Delis juga menegaskan dirinya dan wakil bupati tidak pernah mengambil hak para pejabat.
"Kalau ada, lapor ke APH," katanya.
Jika bukan uang, lalu apa yang diminta Delis dari para pejabat? Jawabannya hanya dua, kinerja dan loyalitas.
"Bapak-Ibu cukup bekerja baik, berkinerja baik. Jadi tidak usah puji-puji juga, pasti kami promosikan," ujar Delis.
Baca Juga: Pemkab Morut Sinkronkan CSR dan PPM Perusahaan Tambang
Dia meminta para pejabat tidak menghabiskan energi untuk mencari perhatian atau memberikan pujian kepada pimpinan.
Bagi Delis, kinerja yang baik akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier seorang pejabat.
"Kami ini bukan makan puji. Bapak-Ibu cukup bekerja baik, berkinerja baik. Jadi tidak usah ba puji-puji, pasti kami promosikan juga," sentilnya.
Baca Juga: Pasar Pemerintah Makin Digital, Pelaku Usaha Sulteng Diminta Beradaptasi
Tak berhenti pada persoalan politik, Delis juga memberikan peringatan keras terkait pengelolaan perjalanan dinas.
Dia mengaku menerima laporan tentang salah satu OPD yang diduga tidak memberikan porsi perjalanan dinas secara adil kepada bawahannya.
Menurut laporan yang diterimanya, sekitar 90 persen perjalanan dinas digunakan oleh pejabat, sedangkan hanya 10 persen yang dibagikan kepada anak buah.
Baca Juga: Kasus Kecelakaan Kerja di My Kopi O Palu, APINDO Sulteng Ingatkan Pengusaha Patuhi Regulasi
"Ada OPD yang perjalanan dinas di OPD-nya sekian, 90 persen dia pakai sendiri, 10 persen anak buahnya dibagi-bagi. Jangan egois. Kasihlah anak-anak buah Anda," tegas Delis.
Dia mengatakan persoalan tersebut sudah berulang kali menjadi catatan.
"Saya tinggal menunggu waktu," ujarnya.
Baca Juga: Mahasiswa Untad Bawa Isu MBG, Karhutla hingga Kelangkaan BBM
Ke depan, perjalanan dinas pejabat juga akan dibatasi. Perjalanan ke tingkat provinsi maupun pusat harus benar-benar didasarkan pada urgensi kebutuhan OPD dan kemampuan anggaran daerah.
Delis juga meminta pejabat tidak kehilangan semangat bekerja hanya karena tidak tersedia biaya perjalanan dinas.
Bagi Delis, pejabat harus memiliki semangat meninggalkan warisan. Sebab, seorang pemimpin tidak akan dikenang karena hartanya.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Harmonisasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sigi
"Tidak ada pemimpin yang diingat karena hartanya ketika dia selesai menjabat. Tapi pemimpin akan selalu diingat karena karyanya," ujarnya.
Dia mencontohkan Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta, yang menurutnya dikenang karena kontribusinya mengubah wajah Jakarta, bukan karena hartanya.
Delis kemudian mengingatkan seluruh OPD agar tidak sekadar mengejar serapan anggaran.
Baca Juga: Kodam XXIII/Palaka Wira Perkuat Kesadaran Prajurit Berlalu Lintas
Dia ingin setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dapat diukur manfaatnya.
Dinas Pertanian, misalnya, harus mampu menjawab pertanyaan sederhana namun penting, berapa banyak petani yang benar-benar menjadi sejahtera karena program pemerintah.
"Sudah berapa petani kita sejahterakan. Atau mereka sejahtera dengan usaha mereka sendiri tanpa campur tangan kita," katanya.
Baca Juga: Pemanfaatan Teknologi Digital Perkuat Jangkauan Layanan Literasi Hukum Masyarakat
Delis menyebut indikator kinerja yang ada selama ini masih terlalu umum dan normatif.
Karena itu, dia meminta BKD menyusun indikator kinerja yang lebih spesifik.
Tidak perlu banyak. Dua atau tiga indikator yang jelas dan bisa dikerjakan dinilai sudah cukup. Namun, konsekuensinya juga tegas.
"Kalau tidak sanggup, kita siapkan surat pengunduran diri," sebut Delis. (***)
Editor : Ilham Nusi