RADAR PALU – Di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik internasional, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi di dalam negeri, khususnya di Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan serius. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Tengah menilai kondisi ini berpotensi memperparah masalah distribusi BBM yang rawan disalahgunakan.
Ketua DPP APINDO Sulteng, Wijaya Chandra, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM subsidi agar benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Penyaluran BBM subsidi harus tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum mafia migas,” tegasnya.
Menurutnya, lemahnya pengawasan selama ini membuka peluang terjadinya praktik penyimpangan yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperlebar ketimpangan ekonomi di masyarakat.
Di sisi lain, APINDO Sulteng juga menyoroti ketidakpastian kebijakan pemerintah terkait harga dan ketersediaan BBM. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, terutama bagi pelaku usaha yang sangat bergantung pada kestabilan energi.
Wijaya menjelaskan, kenaikan harga BBM akan berdampak langsung pada meningkatnya biaya produksi dan distribusi, yang kemudian berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa.
“Kalau harga BBM naik, maka harga semua barang dan jasa pasti ikut naik. Ini akan berdampak pada perlambatan ekonomi,” ujarnya.
Tekanan ini semakin terasa karena pelaku usaha juga tengah menghadapi lonjakan harga energi global. Dalam beberapa sektor, kenaikan biaya produksi bahkan mencapai 10 hingga 40 persen dalam waktu singkat.
APINDO Sulteng mengingatkan, tanpa langkah konkret dari pemerintah untuk menstabilkan sektor energi, dampaknya bisa meluas dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga: APINDO Sulteng Dorong Investasi PMA, Siapkan Business Agricultural Trip Pertama pada 2026
Karena itu, pemerintah didesak untuk segera memberikan kepastian terkait kebijakan harga BBM serta memastikan ketersediaan stok tetap aman dan merata di lapangan. Selain itu, kebijakan energi diharapkan disusun secara transparan, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Stabilitas energi itu kunci. Kalau ini tidak dijaga, dampaknya bukan hanya ke pengusaha, tapi langsung dirasakan masyarakat luas,” pungkas Wijaya.
Dengan situasi yang terus berkembang, publik kini menantikan langkah tegas pemerintah dalam menertibkan distribusi BBM subsidi sekaligus menutup celah praktik mafia migas yang selama ini menjadi persoalan berulang di sektor energi nasional.(*)
Editor : Rony Sandhi