RADAR PALU – Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, mengungkap adanya perbedaan anggaran Bus Trans Palu antara yang telah disetujui Badan Anggaran (Banggar) dan data yang muncul dalam rapat bersama mitra kerja.
Ia menilai perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi pimpinan dan anggota Banggar karena keputusan anggaran sebelumnya telah disepakati bersama.
“Berarti ada anggaran yang tidak diikuti oleh banggar, padahal ini sudah disetujui oleh banggar. Ini bisa membahayakan kita ini pimpinan,” tegas Abdurahim Nasar Al-Amri yang akrab disapa Wim, Kamis (19/2) di rapat Paripurna.
Ia menjelaskan, DPRD sebelumnya menganggarkan operasional bus selama sembilan bulan pada tahun ini sebesar Rp8,5 miliar. Namun dalam rapat mitra yang dipimpinnya di Komisi C, ditemukan angka berbeda dalam dokumen DPAD.
“Bis itu kita menganggarkan selama sembilan bulan untuk tahun ini, itu delapan koma lima miliar. Nyatanya di rapat mitra kami kemarin yang saya pimpin di Komisi C, mereka menganggarkan di DPAD mereka itu sepuluh koma sembilan, yang disayangkan lagi cuma enam bulan,” ujarnya.
Menurutnya, jika dihitung dalam satu tahun penuh, anggaran tersebut berpotensi kembali menyentuh angka Rp22 miliar seperti tahun sebelumnya.
“Berarti kalau kita mau menghitung dalam satu tahun ini, mereka tetap menganggarkan sama dengan tahun lalu, yaitu dua puluh dua miliar,” katanya.
Wim mempertanyakan manfaat nyata Bus Trans Palu bagi masyarakat jika anggaran besar tersebut terus digelontorkan setiap tahun. Ia meminta evaluasi menyeluruh dari pemerintah kota.
“Kita sudah minta Walikota apa manfaat bis yang sekarang ini kita dapatkan ini? Kalau kita mau buang dalam satu tahun ini dua puluh dua miliar, masih banyak saudara kita di Huntara bahkan yang belum mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan angka antara hasil pembahasan Banggar dan dokumen DPAD. “Ini kan kita bahas di banggar, sudah ditandatangani. Tapi nyatanya di DPAD itu anggarannya berbeda. Ini sangat membahayakan buat kita yang ada di banggar,” tegasnya.
Selain itu, ia mengungkap adanya permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari asosiasi terkait persoalan bus tersebut. Ia pun kembali mendorong agar kebijakan tarif Rp5.000 dievaluasi.
“Kenapa tidak digratiskan saja? Kan APBD menganggarkan, kenapa tidak digratiskan saja? Kenapa harus ada lima ribu?” tandasnya. (who)
Editor : Wahono.