Tak Masuk Daftar CPP Towara, Delapan Pemilik Lahan Mengadu ke DPRD Morut
RADAR PALU - Delapan pemilik lahan mengadukan nasib mereka ke DPRD Morowali Utara (Morut) setelah nama mereka tidak masuk dalam daftar Calon Petani Plasma (CPP) pada areal pelepasan lahan seluas 266 hektare di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komisi I DPRD Morut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (29/7/2026), untuk membahas kepastian hukum kepemilikan lahan sekaligus mencari solusi atas sengketa yang memicu keberatan para pemilik lahan.
RDP digelar setelah delapan pemilik lahan mengadukan bahwa nama mereka tidak masuk dalam Surat Keputusan (SK) Tim Lahan Desa Towara yang memuat daftar penerima lahan pada kawasan pelepasan 266 hektare di area perkebunan.
Baca Juga: DPRD Morut Ultimatum PT Enersteel Tuntaskan Tuntutan Warga Peboa
Tim Lahan Desa Towara menjelaskan bahwa delapan warga tersebut tidak dimasukkan karena mengacu pada hasil musyawarah desa yang menetapkan hanya warga ber-KTP Desa Towara yang berhak masuk dalam daftar penerima. Sementara itu, delapan warga yang mengajukan keberatan mengaku tetap memiliki dokumen kepemilikan lahan.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Morut, IM Arief Ibrahim, didampingi Wakil Ketua Komisi I Arman Purnama Marunduh serta anggota Komisi I Nur Islam Hidayat dan Usman Ukas.
Turut hadir Asisten I Setdakab Morut Krispen Masu, Kabag Pemerintahan Bing Efir Tobigo, Kasubag Hukum Beni Pajula, Plt Camat Petasia Timur Desran Waka, Kabid Perkebunan Hamri, Kapolsek Petasia Iptu Theodorus Risupal, Kepala Desa Towara, Ketua BPD Towara, Tim Identifikasi Lahan Desa Towara, serta perwakilan masyarakat pemilik lahan.
RDP tersebut difokuskan untuk mencari solusi terhadap persoalan pendataan CPP pada areal pelepasan lahan 266 hektare yang masih memunculkan keberatan dari sebagian warga.
Setelah mendengarkan seluruh masukan, Komisi I DPRD Morut menetapkan tiga langkah penyelesaian.
Pertama, masyarakat yang merasa keberatan karena tidak masuk dalam data CPP diminta menyusun kronologi kepemilikan lahan secara lengkap. Dokumen tersebut harus dilengkapi bukti pendukung dan disampaikan kepada Tim Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Lahan Tingkat Kabupaten sebagai bahan verifikasi.
Kedua, Komisi I DPRD Morut merekomendasikan agar Tim Lahan Kabupaten segera mengundang pihak perusahaan untuk membahas persoalan yang berkembang terkait lahan 266 hektare.
