RADAR PALU – Pemerintah Kabupaten Tolitoli melalui Dinas Perikanan tengah melakukan akselerasi besar-besaran demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan.
Langkah ini bukan sekadar mengejar angka fiskal, melainkan sebuah strategi jangka panjang untuk memodernisasi infrastruktur nelayan di sejumlah wilayah di Kota Cengkeh.
Kepala Dinas (Kadis) Perikanan dan Kelautan (DPK) Tolitoli Sudirman Lagora, menyoroti soal klasik yang dihadapi nelayan local hingga saat ini. Seperti, penurunan kualitas ikan akibat minimnya sarana pendingin yang standar.
“Selama ini kan, nelayan kita masih mengandalkan es batu skala rumah tangga yang memiliki daya tahan rendah,” ungkapnya.
Sebagai solusinya, lanjut Sudirman, dana retribusi yang terkumpul akan dialokasikan kembali untuk target pembangunan pabrik es skala industri yang tentunya mempunya kemampuan untuk memastikan suhu dan kualitas hasil tangkapan yakni ikan bisa tetap terjaga dengan baik, sejak dari kapal hingga ke tangan pembeli.
Selain itu, kapal-kapal nelayan juga perlu mendapatkan akses air bersih langsung di kawasan pelabuhan untuk menunjang operasional.
“Selain itu, target kami adalah memperbaiki tempat transaksi agar lebih higienis dan tertata bagi para pedagang,” timpalnya.
Sudirman menjelaskan, adanya miskonsepsi mengenai beban retribusi. Jika dibedah secara matematis, tarif yang dikenakan saat ini justru sangat rendah dibandingkan aturan sebelumnya (mengacu Perda lama).
Secara teknis, biaya retribusi yang diterapkan hanyalah 5000 rupiah per gabus (±50kg) atau 100 rupiah per kilogramnya. Lalu retribusi ke pedagang juga sama 5.000 rupiah per transit yang dianggap sangat ekonomis bagi usaha perikanan.
Dengan harga jual ikan di pasaran yang mencapai Rp 20.000 hingga Rp 30.000 per kilogram, nilai retribusi Rp100 tersebut hanya merepresentasikan sekitar 0,3% hingga 0,5% dari pendapatan kotor nelayan.
"Kami hanya meminta kontribusi yang sangat kecil untuk pembangunan daerah yang jauh lebih besar," ungkap Sudirman.
Pemerintah mematok target ambisius sebesar Rp1 miliar dari sektor perikanan ini. Namun, Sudirman menekankan bahwa cara mencapai target tersebut tidak akan dilakukan secara represif.
Pemkab Tolitoli memilih pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Tantangan terbesar saat ini adalah mengubah pola pikir (mindset) pelaku usaha agar tidak melihat retribusi sebagai pungutan beban, melainkan sebagai investasi untuk fasilitas yang nantinya akan mereka gunakan sendiri.
“Harapan kami, sektor Perikanan Tolitoli terus maju dan berkembang dengan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada. Ini semua demikian kesejahteraan masyarakat, karena apa yang kami terapkan tujuannya juga untuk meningkatkan infrastruktur perikanan, pastinya bermuara pada kelancaran usaha dan kesejahteraan masyarakat,” lengkapnya.(***)