RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut) mempercepat penanganan kemiskinan dan stunting dengan memperkuat program BPJS Ketenagakerjaan di Morowali Utara.
Upaya ini ditandai dengan pertemuan Wakil Bupati H. Djira Kendjo bersama Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Morowali, Makmur, Senin (30/3/2026).
Pemkab Morut mendorong langkah konkret agar perlindungan pekerja rentan mampu menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perlindungan Pekerja Jadi Strategi Tekan Kemiskinan.
Pemerintah daerah menempatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai strategi utama untuk menekan angka kemiskinan.
Melalui perlindungan yang tepat sasaran, pekerja rentan dapat memperoleh jaminan keselamatan kerja dan perlindungan ekonomi.
Wabup Djira menegaskan bahwa perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan akan memberi dampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Perlindungan pekerja bukan hanya soal jaminan kerja, tetapi juga bagian dari strategi menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
Pemkab Morut bersama BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan validasi data tenaga kerja lintas dinas. Langkah ini bertujuan memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran, terutama bagi pekerja informal dan kelompok rentan.
Validasi data juga mempercepat integrasi program sosial yang selama ini berjalan secara terpisah.
Selain fokus pada ekonomi, kolaborasi ini juga mendukung penurunan stunting di Morowali Utara. Pemerintah daerah mengintegrasikan perlindungan sosial dengan program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
Sinergi lintas sektor ini diyakini mampu memperkuat ketahanan keluarga, yang menjadi faktor penting dalam pencegahan stunting.
Sejumlah pejabat daerah turut hadir, di antaranya Asisten I Krispen Hebret Masu, Kepala Dinas Nakertrans Kartiyanis Lakawa, Kepala Bappelitbangda Gerzom Tandi, Sekretaris Dinas PMD Charles Toha, serta Kabid PPMD Fadlun.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin