Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemenkum Sulteng Dalami Evaluasi Layanan Pewarganegaraan

I
Penulis: Ismail Kamur❯
secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bersama tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Sulteng
Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) terkait evaluasi dampak kebijakan tata cara penyampaian permohonan pewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia, Kamis (24/9/2026).

Advertisement

RADAR PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) terkait evaluasi dampak kebijakan tata cara penyampaian permohonan pewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bersama tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Sulteng.

Diskusi membahas implementasi Permenkumham Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2024, khususnya terkait prosedur, persyaratan, pemeriksaan, dan verifikasi permohonan pewarganegaraan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa evaluasi kebijakan penting dilakukan untuk memastikan layanan kewarganegaraan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Evaluasi kebijakan penting dilakukan untuk melihat pelaksanaan layanan secara menyeluruh, mulai dari prosedur, persyaratan hingga proses pemeriksaan dan verifikasi. Hasil evaluasi ini menjadi bahan pembelajaran bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di wilayah,” ujar Rakhmat.

Advertisement

Dalam diskusi, Nyimas Lita Aprianty, S.H., M.H., membahas prosedur dan persyaratan permohonan pewarganegaraan serta pentingnya koordinasi dalam proses pemeriksaan dan verifikasi.

Sementara itu, Dr. (c) Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H., membahas praktik naturalisasi di sejumlah negara sebagai bahan perbandingan dalam melihat sistem pewarganegaraan.

Adapun Dr. Andryan, S.H., M.H., menyoroti aspek pelayanan publik, khususnya kebutuhan akan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan memberikan kepastian hukum.

Diskusi juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan layanan digital, antara lain sinkronisasi data antarinstansi, verifikasi keaslian dokumen, serta ketergantungan terhadap sistem elektronik.

Rakhmat menambahkan bahwa pemanfaatan sistem digital perlu didukung dengan koordinasi dan integrasi data yang baik agar proses pelayanan tetap efektif dan akurat.

Advertisement

Artikel Terkait

Kemenkum Sulteng Harmonisasi Raperbup Poso tentang Pedoman Penyusunan SOP

Kemenkum Sulteng Harmonisasi Raperbup Poso tentang Pedoman Penyusunan SOP

Kanwil Kemenkum Sulteng harmonisasi Raperbup Poso tentang SOP untuk memperkuat kepastian hukum dan tata kerja pemerintahan daerah.

Rapat Evaluasi B09 Dorong Penguatan Kinerja Kanwil Kemenkum Sulteng

Rapat Evaluasi B09 Dorong Penguatan Kinerja Kanwil Kemenkum Sulteng

Kanwil Kemenkum Sulteng mengikuti evaluasi kinerja B09 2026 untuk memperkuat koordinasi dan memastikan target Kementerian Hukum tercapai.

Kemenkum Sulteng Matangkan Persiapan Kunjungan Menteri Hukum

Kemenkum Sulteng Matangkan Persiapan Kunjungan Menteri Hukum

Kemenkum Sulteng mematangkan persiapan kunjungan Menteri Hukum, evaluasi WBBM, dan pelaksanaan SKD Poltekpin di Kota Palu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer