RADAR PALU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) melalui Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan rapat fasilitasi harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Parigi Moutong, Senin (14/9/2026).
Kedua rancangan tersebut mengatur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi P3H, Sopian, dan dipandu oleh Reni Etikawati. Rapat ini menjadi bagian dari upaya memastikan pembentukan produk hukum daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Dorong Layanan Bantuan Hukum Tanpa Diskriminasi
Dalam arahannya, Sopian menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan, serta sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
“Harmonisasi bukan sekadar menyelaraskan norma dalam rancangan peraturan, tetapi juga memastikan produk hukum yang dibentuk memiliki kepastian hukum, dapat dilaksanakan, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kita ingin memastikan pengaturan APBD Kabupaten Parigi Moutong benar-benar mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Sopian.
Ia menambahkan, penyusunan regulasi mengenai APBD harus memperhatikan kewenangan pemerintah daerah, ketentuan pengelolaan keuangan daerah, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa harmonisasi Raperda APBD memiliki arti strategis dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah membutuhkan landasan hukum yang kuat agar setiap kebijakan anggaran dapat dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen memastikan produk hukum daerah tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong,” ungkap Rakhmat.
Menurutnya, penguatan pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembinaan hukum nasional. Oleh karena itu, sinergi antara Kantor Wilayah, pemerintah daerah, dan DPRD perlu terus ditingkatkan untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas dan implementatif.
Bahas Penyesuaian Materi dan Teknik Penyusunan
