Wagub Sulteng Ajak Insan Pers Kawal Program 9 BERANI Lewat Pemberitaan Berimbang
RADAR PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, mengajak insan pers menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pelaksanaan Program 9 BERANI melalui pemberitaan yang berimbang, profesional, dan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ajakan itu disampaikan Reny saat menghadiri konferensi pers bertajuk "Pencapaian Program BERANI dalam Mendukung Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Tengah" yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (6/7/2026).
Konferensi pers tersebut turut menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si., Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Faidul Keteng, serta perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Fatma.
Baca Juga: BRIDA Sulteng Luncurkan Dua Inovasi Digital, Aplikasi HKI dan Jurnal BOMBA Resmi Diperkenalkan
Dalam kesempatan itu, Reny menegaskan media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan program prioritas daerah.
"Marilah kita bergandengan tangan, bersinergi dalam pelaksanaan Program 9 BERANI ini," ujar Reny.
Ia menekankan pemerintah tidak menginginkan seluruh pemberitaan selalu bernada positif. Sebaliknya, pemerintah membuka ruang bagi media untuk menyampaikan kritik selama dilakukan secara objektif dan konstruktif.
Baca Juga: BRI Finance Palu Gelar Mini Expo KKB, Genjot Kredit Kendaraan dengan Promo Bunga 1,8 Persen
"Teman-teman media adalah orang-orang profesional dalam menyampaikan berita. Kami tidak meminta semua pemberitaan harus selalu positif. Kalau memang ada yang belum baik, sampaikan kepada kami dengan cara yang baik agar menjadi bahan evaluasi," katanya.
Menurut Reny, kritik dan masukan dari media maupun masyarakat menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah.
"Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran. Kalau memang ada kekurangan, silakan disampaikan dengan baik karena itu menjadi bahan evaluasi kami," tegasnya.
