Kunjungan Fraksi PKS DPRD DKI ke Sulteng Jadi Ajang Bahas Sinergi Pelayanan Publik
RADAR PALU - Kunjungan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ke Kantor Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah menjadi momentum memperkuat sinergi antarlembaga legislatif. Pertemuan yang berlangsung Kamis (21/5/2026) pukul 13.00 itu membahas pelayanan publik, pengawasan, hingga strategi penganggaran daerah.
Rombongan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Bunda Wiwik, bersama jajaran anggota fraksi lainnya di Kantor PKS DPRD Sulteng.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai berbagai isu strategis terkait kerja-kerja legislatif dan pembangunan daerah. Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh keakraban.
“Alhamdulillah kami menyambut baik kunjungan ini. Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan berdiskusi terkait penganggaran, pengawasan, serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Bunda Wiwik.
Menurut Bunda Wiwik, komunikasi antarlembaga legislatif penting dilakukan karena setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan pembangunan yang berbeda. DKI Jakarta memiliki pengalaman dalam pengelolaan wilayah perkotaan, sedangkan Sulawesi Tengah menghadapi tantangan pembangunan daerah yang luas dan beragam.
Ia menyebut forum silaturahmi seperti itu dapat menjadi ruang bertukar gagasan dan pengalaman antardaerah. Pertemuan tersebut juga dinilai mampu melahirkan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Setiap daerah memiliki tantangan dan karakteristik masing-masing. Karena itu komunikasi seperti ini penting agar kita bisa saling belajar, bertukar gagasan, dan melihat hal-hal positif yang bisa diterapkan di daerah masing-masing,” katanya.
Selain membahas fungsi pengawasan legislatif, pertemuan itu juga menyinggung pelaksanaan program daerah dan strategi menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Bunda Wiwik menilai kunjungan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mencerminkan semangat kolaborasi dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik. Menurutnya, anggota legislatif perlu memperkuat komunikasi dan memperluas jaringan kerja sama di tengah tantangan pembangunan saat ini.
