Delis Julkarson Hehi Tegaskan Daerah Penghasil Sawit Harus Dapat Manfaat dari Program Biodiesel B50
RADAR PALU - Ketua Harian Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) Delis Julkarson Hehi menegaskan bahwa daerah penghasil sawit tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan baku energi nasional.
Bupati Morowali Utara itu mengatakan, daerah harus memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari program biodiesel B50, transisi energi nasional, dan pengembangan industri sawit berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Delis saat memimpin delegasi AKPSI dalam audiensi strategis bersama Dewan Energi Nasional (DEN) di Gedung Sekretariat Jenderal DEN, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026).
Baca Juga: Tujuh Kali WTP Beruntun, Tata Kelola Keuangan Morut Makin Kuat
Di tengah percepatan implementasi biodiesel B50 dan agenda besar transisi energi nasional, Delis menegaskan bahwa daerah penghasil sawit memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian energi Indonesia.
Karena itu, dia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada daerah melalui kebijakan fiskal yang berkeadilan, perlindungan petani sawit rakyat, serta pelibatan aktif pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan energi nasional.
"Daerah penghasil sawit bukan hanya penyedia bahan baku energi nasional, tetapi juga garda terdepan keberhasilan transisi energi hijau Indonesia. Karena itu, keadilan fiskal, stabilitas harga sawit rakyat, dan keterlibatan aktif daerah harus menjadi prioritas bersama," tegas Delis.
Audiensi berlangsung saat pemerintah memperkuat implementasi mandatori biodiesel dari B40 menuju B50 untuk mendukung target pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40/2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Dalam pertemuan tersebut, AKPSI mengangkat sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan industri sawit dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil sawit.
Salah satu usulan utama adalah evaluasi formula Dana Bagi Hasil (DBH) sawit agar lebih transparan, proporsional, dan berkeadilan.
Delis menilai kontribusi daerah penghasil sawit terhadap perekonomian nasional sangat besar. Namun, pemerintah perlu memperkuat distribusi manfaat ekonomi agar daerah mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
