RADAR PALU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol menggelar sosialisasi Kadastral, di aula lantai III, Kantor Bupati Buol, Senin (20/4/2026).
Wakil Bupati (Wabup) Buol, Moh. Nasir Daimaroto, dalam sambutannya menyampaikan, secara lugas, tegas, dan apa adanya. Kita sedang menghadapi persoalan serius di sektor pertanahan.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penguasaan fisik tanah, data citra satelit, dan dokumen sertifikat. Ada tanah yang dikuasai oleh pihak tertentu di lapangan, terbaca berbeda dalam citra, namun dalam sertifikat tercatat atas nama pihak lain.
Baca Juga: Pemkab Buol Bahas Penyelesaian Koperasi Tani Plasma
“Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan indikasi bahwa sistem kita masih memiliki celah, dan pada celah itulah oknum yang tidak bertanggung jawab bermain,“sebut Wabup.
Wabup menegaskan siapa pun yang masih mencoba bermain dengan tanah rakyat, kemudian memanipulasi data, membuat sertifikat ganda, atau mengambil hak orang lain, bukan hanya akan berhadapan dengan hukum negara, tetapi juga dengan konsekuensi di hadapan Tuhan.
“Kita tidak bisa lagi membiarkan praktik-praktik seperti ini terus berlangsung. Mafia tanah itu nyata. Mereka bekerja secara sistematis, memanfaatkan kelemahan sistem, bahkan tidak jarang melibatkan oknum. Dan yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil,“seru Wabup.
Baca Juga: Wabup Buol Buka Musrenbang 2027: Pertanian Jadi Tulang Punggung Entas Kemiskinan dan Stunting
Wabup menegaskan kepada seluruh jajaran terkait, lakukan sinkronisasi antara data lapangan, data citra satelit, dan data sertifikat, tidak boleh ada perbedaan. Pastikan setiap bidang tanah memiliki kejelasan batas dan status hukum.
“Tutup semua celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk manipulasi data, “ tegasnya.
Kepada para Camat dan Kepala Desa, Wabup berpesan, jangan main-main dengan data pertanahan. Dari situlah banyak persoalan bermula.
“Kepada seluruh aparat, saya tegaskan jangan pernah menjadi bagian dari praktik mafia tanah. Jika ada yang terbukti terlibat, akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku, “ pintanya.
